JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi dari Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia pada Kamis (1/10/2026). Pertemuan yang berlangsung di gedung DPR, Senayan, Jakarta ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Agenda utama pertemuan adalah untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk keinginan untuk dipertemukan langsung dengan Kepala BGN, Sudaryono.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) sekaligus Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, menjelaskan bahwa pihaknya datang untuk mengutarakan persoalan yang dihadapi para mitra BGN dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Aweng, saat ini terdapat sekitar 13.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak beroperasi atau bahkan disuspen oleh kepala BGN yang baru.
“Ada 13.000 dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspen oleh kepala BGN yang baru,” ujar Aweng. Ia menambahkan, “Saya ingin katakan kepada Republik ini, Rakyat Indonesia hari ini ada menitipkan menitipkan pesannya kepada saya untuk sampaikan kepada negara ini bahwa ada 26 triliun yang sudah kami investasikan. Uang rakyat, Pak.” Kondisi ini menimbulkan persoalan finansial bagi sebagian mitra yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada bank dan pihak lainnya.
Sawaluddin menegaskan bahwa pihaknya adalah pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto dan garda terdepan dalam program makan bergizi gratis. Ia mempertanyakan kesiapan negara dalam membangun dapur jika mitra tidak lagi beroperasi. “Mereka yang jadi garda terdepan pada program suksesnya makan bergizi gratis ini. Negara punya duitkah untuk bangun dapur? Nggak, kan?” katanya.
Lebih lanjut, Sawaluddin menuntut kepastian mengenai tata kelola kemitraan dengan BGN, termasuk mekanisme penghentian operasional dapur dan pembagian tanggung jawab jika terjadi masalah dalam pelaksanaan MBG. “Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab. Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara. Setara, kedudukan kita sama, tidak ada sistem perintah di situ. Adil ini, kita sama-sama saling menjaga. Bertanggung jawab ini, kita sama-sama saling menjaga,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T, Herwil Junaidi Haref, secara spesifik meminta agar pimpinan DPR memfasilitasi pertemuan dengan Kepala BGN. “Pak, kami ingin sekali BGN hadir untuk RDPU, ya, kami minta dihadirkan Sudaeyono,” pintanya. Ia menambahkan, “Kami minta supaya dihadirkan hari ini Sudaryono. Dia terlalu buat kacau Indonesia ini.”
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara Presidium Mitra BGN dengan Sudaryono. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan digelar pada pekan depan, tepatnya Senin (5/10). “Yang terkait dengan agenda hari ini ya dari presidium BGN mereka yang terpencil dan 3T, ya. Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium soal PPG itu. Nah, minggu depan Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN, penting dengan Pak Sudaryono,” ujar Saan.
Saan menambahkan bahwa pertemuan tersebut sangat diperlukan agar berbagai persoalan yang disampaikan oleh para mitra BGN dapat dibahas dan menemukan solusi. “Tentu karena kita juga ingin persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi, Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka semua dengan Kepala BGN, Pak Sudaryono. Jadi kita udah jadwalkan,” pungkasnya.