Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan berada di kisaran 5,2% hingga 5,4%. Proyeksi ini disampaikan di tengah bayang-bayang perlambatan ekonomi global serta berbagai tantangan di dalam negeri.
Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, menyampaikan pandangan tersebut saat mengisi Memorial Lecture memperingati tokoh keuangan nasional Frans Seda di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Mari menjelaskan, meskipun kinerja ekonomi nasional pada kuartal I-2026 dan kuartal II-2026 mencatatkan pertumbuhan yang relatif tinggi, laju pertumbuhan pada kuartal III dan IV diperkirakan mengalami penurunan secara bertahap.
“Rata-rata pertumbuhan kita, kalau perkiraan dari IMF kita tumbuh 5%, tapi prediksi pemerintah sendiri 5,6%. Nanti apakah pertumbuhannya 5,6% atau 5% atau antara itu, itu mungkin yang akan menjadi outlook untuk tahun ini,” ujar Mari.
Meneladani Keberanian Fiskal Frans Seda
Dalam orasinya, Mari merefleksikan kepemimpinan Frans Seda saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kritis 1966–1968. Kala itu, Frans Seda dinilai berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis lewat keberanian politik, penerapan disiplin fiskal yang ketat, serta pembukaan ruang fiskal baru untuk menopang pembangunan.
Mari menegaskan pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip ketahanan fiskal tersebut untuk menghadapi ketidakpastian tahun depan, terlebih dengan hadirnya ancaman iklim ekstrem seperti fenomena El Niño dan La Niña.
“Tanpa ada the right policies, ruang kebijakan yang diambil ala prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Pak Frans Seda, mungkin tahun depan akan menjadi tambah sulit,” tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Himpitan Tantangan Eksternal dan Domestik
Menurut analisis DEN, perekonomian nasional saat ini berhadapan dengan dua tekanan utama secara simultan. Tantangan eksternal meliputi peningkatan proteksionisme melalui kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS), persaingan ketat AS-Tiongkok, serta lonjakan harga minyak mentah akibat eskalasi krisis di Selat Hormuz yang dapat menekan postur APBN.
Sementara itu, tantangan domestik mencakup perluasan lapangan kerja yang layak, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan peningkatan daya saing nasional. Mari memperingatkan, potensi bonus demografi berisiko menjadi beban sosial jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja berpendapatan memadai.
Kendati demikian, DEN mencatat adanya peluang pertumbuhan baru yang berasal dari akselerasi transisi energi hijau serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Rekomendasi Kebijakan: Reformasi Fiskal dan Struktural
Guna menjaga ruang fiskal tetap aman dari tekanan lonjakan subsidi energi akibat kenaikan harga minyak dunia, DEN mendorong pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Langkah-langkah tersebut antara lain:
- Peningkatan Tax Ratio: Memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi sistem pembaharuan administrasi perpajakan (Coretax).
- Efisiensi Belanja Negara: Melakukan penajaman prioritas anggaran (spending review) dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
- Reformasi Subsidi Energi: Mengubah skema subsidi BBM agar tepat sasaran, sehingga efisiensi anggaran dapat dialokasikan ke sektor produktif seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
- Dorongan Reformasi Struktural: Mengingat ruang penurunan suku bunga moneter domestik terbatas akibat tingginya suku bunga global, dorongan pertumbuhan ekonomi harus bersumber dari pembenahan kebijakan struktural.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan masukan strategis dan rekomendasi kebijakan ekonomi langsung kepada Presiden demi menjaga stabilitas makroekonomi serta memacu pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.
Penyampaian pandangan ekonomi oleh DEN dalam forum Frans Seda Memorial Lecture memiliki bobot historis yang signifikan. Sejarah mencatat bahwa fondasi ketahanan fiskal Indonesia dibangun di atas disiplin anggaran ketat pascakrisis ekonomi pertengahan 1960-an.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan dampak perubahan iklim saat ini, fleksibilitas ruang fiskal (fiscal space) menjadi bantalan utama (buffer) agar APBN mampu menyerap guncangan eksternal tanpa mengorbankan program prioritas nasional dan kesejahteraan masyarakat.