NATUNA – Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, didampingi Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada Rabu (30/9). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Kampung Nelayan Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Saat berada di Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Ahmad Muzani mengapresiasi fasilitas yang telah tersedia. Menurutnya, kawasan tersebut dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang aktivitas nelayan dan peningkatan kesejahteraan mereka. “Di Kampung Nelayan Merah Putih, kami melihat bangunannya cukup bagus, kokoh, representatif, dan fasilitasnya sangat lengkap. Mulai dari perbaikan kapal, pabrik es, tempat pelelangan, hingga tempat pertemuan dan fasilitas perbaikan kapal tersedia,” ujar Muzani dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).
Muzani meyakini keberadaan fasilitas tersebut akan sangat membantu para nelayan dalam mengelola serta memasarkan hasil tangkapan mereka. Hal ini diharapkan dapat berujung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. “Harapannya ke depan nelayan kita akan lebih baik, lebih maju, lebih makmur. Mereka tidak lagi mengalami kesulitan dalam melelang, menyimpan, maupun menjual hasil tangkapan. Dengan begitu, pendapatan para nelayan diharapkan dapat meningkat dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Muzani menilai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan perbatasan. “Ini menunjukkan bahwa di daerah perbatasan, pemerintah dengan sungguh-sungguh meningkatkan taraf kehidupan dan pelayanan terhadap masyarakat. Negara benar-benar hadir di daerah perbatasan, khususnya di Natuna ini,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah atas pembangunan serta perhatian yang diberikan kepada masyarakat Natuna. “Terima kasih kepada Presiden Prabowo, kepada pemerintah yang sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat di Kabupaten Natuna, daerah perbatasan yang sangat strategis ini,” ujarnya.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Pimpinan MPR RI juga menyempatkan diri meninjau Sekolah Rakyat di Kabupaten Natuna. Muzani menyampaikan bahwa sekolah tersebut memiliki 180 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh siswa berasal dari Kabupaten Natuna, dengan mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. “Mereka bersemangat untuk belajar dan bercita-cita menjadi orang yang lebih baik dari taraf hidup yang sekarang. Karena itu, pesan kami adalah mereka harus bersungguh-sungguh belajar,” katanya.
Muzani menilai fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat Natuna sudah memadai dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pendidikan para siswa. “Fasilitas yang sudah cukup megah, cukup bagus, dan cukup representatif di Sekolah Rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ini tentu akan mendidik anak-anak yang sekarang sudah masuk, dan pada tahap berikutnya juga anak-anak yang membutuhkan dukungan dari Sekolah Rakyat ini,” tuturnya.
Menurut pandangannya, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari investasi jangka panjang negara untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia di masa depan, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan pendidikan. “Ini adalah bagian dari cara untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia masa depan. Ini investasi jangka panjang yang harus sabar dan tekun, tetapi harus dilakukan dan dijalani oleh negara,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus, Ketua Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Sekretaris Fraksi PKS H. Johan Rosihan, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Sonny Tri Danaparamita, Wakil Bendahara Kelompok DPD Muslim Yatim, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan Martin Hutabarat, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Bupati Natuna Cen Sui Lan, serta Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan, beserta jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI, dan perwakilan lembaga kementerian.