Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dalam kunjungan tersebut, pimpinan MPR menyerap sejumlah aspirasi masyarakat dan berjanji akan meneruskannya kepada pemerintah pusat.
Kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu (30/9/2026) ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Sekretaris Fraksi PKS MPR Johan Rosihan. Setibanya di Natuna, rombongan pimpinan MPR diterima oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan dan Wakil Bupati Natuna Jarmin.
Ahmad Muzani menyoroti posisi Natuna sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan delapan negara. “Hari ini pimpinan MPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di daerah perbatasan, di Pulau Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dipilihnya Natuna adalah karena ini adalah bagian dari daerah perbatasan dan berbatasan langsung dengan delapan negara sekaligus. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Vietnam, ada Thailand, ada Filipina, China, dan ini menjadi satu kawasan yang sangat strategis bagi kita,” ujar Muzani di Kantor Bupati Natuna.
Ia menekankan bahwa Natuna memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Oleh karena itu, prioritas di Natuna tidak hanya pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. “Yang kedua, Natuna adalah salah satu daerah yang tercatat sebagai salah satu kabupaten terkaya di Indonesia yang memiliki sumber daya alam karena itu MPR RI datang ke sini pertama untuk memastikan bahwa negara hadir dalam daerah perbatasan,” jelasnya.
Muzani menambahkan, “Karena daerah perbatasan itu dalam pandangan kami, bukan hanya dijaga secara keamanan dan pertahanannya, tapi juga dari sisi kemakmuran harus masyarakat tersebut atau masyarakat yang ada di daerah tersebut harus tetap dijaga.”
Salah satu aspirasi penting yang diserap adalah mengenai kuota gas subsidi yang belum diterima oleh Natuna. Padahal, Natuna merupakan penghasil gas dalam skala nasional yang cukup besar. “Ada beberapa daerah, ada beberapa persoalan yang juga harus dipecahkan oleh kita. Salah satu daerah atau persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” ungkap Muzani.
Politikus Gerindra ini menegaskan bahwa sebagai wilayah penghasil gas, Natuna seharusnya mendapatkan prioritas untuk kuota gas subsidi. “Ini menurut saya adalah sesuatu hal yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan kami dan kami akan sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa daerah penghasil gas harus, mestinya harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota gas subsidi. Di Natuna ini belum ada kuota gas subsidi menurut laporan dan keterangan yang disampaikan oleh Bupati kepada kam,” katanya.
Selain itu, Muzani juga berharap agar pelayanan kesehatan di Natuna dapat ditingkatkan. Ia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang selalu menekankan pentingnya perhatian terhadap daerah perbatasan. “Yang kedua ada beberapa persoalan tadi disebutkan tentang pelayanan kesehatan yang masih harus ditingkatkan. Dan Wakil Menteri Kesehatan menjanjikan akan memberi perhatian yang serius di daerah ini karena sudah ada perintah dari Presiden, Presiden Prabowo agar memberi perhatian terhadap persoalan kesehatan yang lebih maksimal di daerah-daerah perbatasan,” ucap Muzani.
Muzani juga menyebutkan bahwa harga pangan di Natuna relatif lebih mahal sekitar 20-30 persen dibandingkan daerah lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan. “Tentang harga pangan di sini relatif lebih mahal antara 20 sampai 30 persen bila dibandingkan dengan harga normal di tempat lain. Itu pun tadi sudah dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan,” ujarnya.
Terdapat pula aspirasi terkait kebutuhan dukungan sarana transportasi, seperti dermaga, jembatan, dan fasilitas cold storage untuk masyarakat nelayan. Kebutuhan ini telah mendapat respons dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kemudian ada beberapa hal lagi misalnya perlu ada support terhadap sarana transportasi seperti dermaga, jembatan, dan cold storage di daerah-daerah nelayan, perkampungan-perkampungan nelayan. Dan sudah dijawab juga oleh Kementerian KKP,” sambungnya.
Ia berharap kehadiran MPR di Natuna dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Muzani menekankan bahwa Natuna sebagai garda terdepan kedaulatan RI harus menjadi perhatian semua pihak. “Mudah-mudahan kehadiran kami di Natuna ini bisa mendapatkan solusi dari beberapa persoalan yang diharapkan sehingga Natuna sebagai garda terdepan dari wilayah perbatasan kita, kehadiran negara akan semakin dirasakan dan kedaulatan kita akan semakin kuat di Natuna ini,” pungkasnya.