JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuka pendaftaran elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk penyaluran pupuk bersubsidi pada Tahun Anggaran 2027. Proses pendataan ini akan berlangsung hingga 25 Oktober 2026 dan menerapkan validasi yang lebih ketat untuk memastikan kesesuaian data penerima serta kebutuhan pupuk dengan kondisi aktual di lapangan.
Pemutakhiran data mencakup detail petani, luas dan lokasi lahan, jenis komoditas yang diusahakan, hingga perkiraan kebutuhan pupuk. Penting untuk dicatat bahwa data dari tahun sebelumnya tidak dapat langsung digunakan tanpa melalui proses pemeriksaan dan verifikasi ulang yang menyeluruh.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen krusial pemerintah dalam menjaga produktivitas sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. “Kami ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Kalau pupuk mudah diperoleh, produksi meningkat, petani untung, dan pangan nasional semakin kuat. Itu tujuan utama yang terus kami perjuangkan,” ujar Amran dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa akurasi data menjadi prinsip utama dalam penyusunan e-RDKK 2027. Oleh karena itu, proses pendataan harus secara akurat mencerminkan kondisi riil petani dan lahan. “Pendataan harus berdasarkan kondisi aktual di lapangan, bukan sekadar menyalin data tahun sebelumnya. Status petani, luas dan lokasi lahan, komoditas yang ditanam, sampai identitas penerima harus diperiksa kembali,” kata Andi.
Andi juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendataan untuk memanfaatkan waktu hingga 25 Oktober 2026 secara optimal guna melakukan verifikasi yang cermat. Setiap perubahan kondisi di lapangan, seperti perubahan luas lahan, lokasi, komoditas yang ditanam, maupun status petani sebagai penerima pupuk bersubsidi, harus segera diperbarui dalam data.
Pembaruan data juga mencakup identifikasi petani yang sudah tidak aktif atau telah meninggal dunia. Data semacam ini harus diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak lagi tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi. Kementan juga akan mengevaluasi data penerima yang tercatat dalam sistem namun tidak melakukan penebusan pupuk. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, sehingga usulan kebutuhan pupuk untuk tahun 2027 lebih mencerminkan kebutuhan riil petani.
Salah satu penyesuaian signifikan dalam e-RDKK 2027 adalah penggunaan konsep ‘Periode Tanam’ sebagai dasar perhitungan kebutuhan pupuk, menggantikan istilah ‘Musim Tanam’. Pendekatan baru ini menghitung kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan, periode tanam, komoditas yang dibudidayakan, serta rekomendasi dosis pupuk yang tersedia dalam sistem.
“Perhitungan kebutuhan harus rasional. Luas lahan dan periode tanam harus sesuai kondisi sebenarnya serta mengikuti rekomendasi dosis yang tersedia dalam sistem. Dengan demikian, usulan kebutuhan pupuk dapat lebih terukur,” jelas Andi. Kementan menilai pendekatan ini penting agar usulan kebutuhan tidak hanya didasarkan pada data administratif, tetapi juga mempertimbangkan aktivitas budidaya yang benar-benar dilakukan petani.
Untuk mendukung proses ini, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama dinas pertanian di daerah diminta melakukan verifikasi menyeluruh sebelum data diajukan untuk pengesahan. Sistem e-RDKK 2027 juga dilengkapi dengan fitur pemantauan duplikasi untuk membantu mengidentifikasi potensi penginputan data penerima secara ganda. Andi meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pendataan untuk mengoptimalkan penggunaan fitur ini dan memastikan setiap data telah diperiksa sebelum disahkan.
Ia kembali mengingatkan bahwa data yang telah disahkan oleh Kepala Dinas tidak dapat diedit kembali. Oleh karena itu, pemeriksaan yang cermat sejak tahap awal sangat krusial. “Validasi di awal sangat penting. Kami meminta penyuluh dan dinas pertanian memastikan petani yang memenuhi persyaratan benar-benar terdata, sekaligus memastikan luas lahan dan kebutuhannya sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dengan luas lahan maksimal dua hektare yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan e-RDKK. Komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu rakyat, dan kakao.
Dengan periode pendataan yang berlangsung hingga 25 Oktober 2026, Kementan mengimbau seluruh pihak terkait untuk memanfaatkan waktu tersebut guna memastikan data petani dan kebutuhan pupuk telah diperiksa serta diperbarui secara akurat. Melalui e-RDKK 2027 yang lebih akurat dan terverifikasi, Kementan berharap perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi dapat lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga alokasi dan penyalurannya menjadi lebih terukur, tepat sasaran, tepat jumlah, serta sesuai kebutuhan petani.