Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mengoptimalkan Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Tahun 2026 melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan unsur pusat dan daerah. Kegiatan ini dirancang untuk mendapatkan gambaran kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih objektif dan terukur.
Bimtek IKESOS dilaksanakan secara hybrid mulai 29 September hingga 2 Oktober 2026. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Suharma, menekankan pentingnya IKESOS bukan hanya sebagai tugas, melainkan sebagai kebutuhan bersama untuk memetakan kondisi kesejahteraan sosial.
Menurut Suharma, pengukuran IKESOS mencakup tiga dimensi utama: Kebutuhan Dasar, Peranan Sosial, dan Keberdayaan Ekonomi. Dimensi Kebutuhan Dasar meliputi ketahanan pangan dan gizi, kesehatan, jaminan sosial, tempat tinggal, pendidikan, rasa aman, dan mobilitas fisik. Sementara itu, Dimensi Peranan Sosial mencakup partisipasi, kohesi sosial, dan kelembagaan inklusif. Adapun Dimensi Keberdayaan Ekonomi mencakup daya guna, ketahanan ekonomi, dan partisipasi ekonomi.
Suharma menjelaskan bahwa kekayaan ekonomi suatu wilayah tidak secara otomatis menjamin tingginya Indeks Kesejahteraan Sosial. “Bisa saja aspek ekonominya tinggi dan kebutuhan dasarnya terpenuhi, tetapi peranan sosialnya rendah,” ujarnya.
Bimtek IKESOS diselenggarakan di tiga lokasi representatif, yaitu Medan (wilayah barat), Kulon Progo (wilayah tengah), dan Jayapura (wilayah timur). Di Kulon Progo, kegiatan dipusatkan di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, diikuti oleh 495 peserta dari 20 provinsi dan 125 kabupaten/kota.
Peserta Bimtek terdiri dari pengelola dan verifikator di tingkat pusat, serta perangkat daerah yang menangani urusan sosial dan pengelolaan data. Mereka dibekali pemahaman mendalam mengenai pengukuran IKESOS berdasarkan tiga dimensi tersebut.
Pada tahun 2025, skor IKESOS nasional tercatat sebesar 50,56 dengan kategori Maju. Target untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 62,09, dan sasaran jangka menengah pada 2029 adalah mencapai 69,80.
Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno, menyatakan bahwa pengukuran IKESOS merupakan pekerjaan multisektor dan multidata yang memerlukan kolaborasi serta kualitas data yang baik. Ia berharap Bimtek ini dapat menghasilkan gambaran kondisi riil kesejahteraan sosial di setiap daerah dan menjadi tantangan bersama dalam membangun kolaborasi, interoperabilitas data, serta menjaga keakuratan dan kualitasnya.
Hasil pengukuran IKESOS dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, serta bagi pemerintah pusat untuk melakukan pemetaan sosial dan mengidentifikasi aspek kesejahteraan yang perlu diperkuat di suatu wilayah.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, menambahkan bahwa pengukuran IKESOS membantu menyamakan perspektif dalam melihat kondisi kesejahteraan masyarakat, yang tidak selalu dapat diwakili oleh satu indikator tunggal. Ia menyoroti adanya berbagai permasalahan sosial di balik angka, seperti kebutuhan akses pendidikan bagi anak dan jaminan kesehatan bagi lansia.
Selain pembekalan kebijakan, konsep, dimensi, dan mekanisme pengukuran IKESOS, peserta juga mempraktikkan penggunaan aplikasi IKESOS. Praktik meliputi penginputan data, unggah bukti dukung, verifikasi, validasi, pengolahan, hingga penghitungan data di berbagai tingkatan.
Proses pengukuran IKESOS Tahun 2026 berlanjut ke tahapan pengumpulan data, verifikasi bukti dukung, pengolahan, penyampaian hasil sementara, masa sanggah, verifikasi final, hingga pengesahan hasil akhir pada 4 Desember 2026. Data ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam merumuskan perencanaan, kebijakan, dan program sosial.