Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya menjangkau sekitar 48 juta keluarga atau separuh dari total penduduk Indonesia untuk terdaftar dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan, mendapatkan akses terhadap bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam mencapai target ini adalah tingkat literasi digital yang belum merata di kalangan masyarakat. Keterbatasan akses dan pemahaman teknologi ini berisiko membuat kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil tertinggal dari program bantuan.
“Tantangannya adalah tidak semua warga melek digital. Ada lansia, penyandang disabilitas, warga di daerah terpencil, justru yang paling membutuhkan, paling berisiko tertinggal. Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdaftar,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul saat membuka Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta. Hingga saat ini, baru sekitar 5,6 juta keluarga atau 10 persen dari target yang berhasil terdaftar di Perlinsos Digital, dengan bantuan lebih dari 289 ribu agen perlinsos.
Gus Ipul menekankan pentingnya peningkatan jumlah agen perlinsos. Ia menghitung bahwa untuk mencapai target 48 juta keluarga, dibutuhkan sekitar 2,4 juta agen, atau hampir sepuluh kali lipat dari jumlah yang ada saat ini. “Harapan kita makin hari agen Perlinsos terus meningkat. Jika tiap agen rata-rata dapat mendaftarkan 30 keluarga, maka untuk mencapai 48 juta keluarga kita membutuhkan sekitar 2,4 juta agen, hampir 10 kali lipat dari yang ada sekarang,” jelasnya.
Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kemensos meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini bertujuan mendorong kepedulian sosial untuk membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan bansos namun belum terdaftar, melalui proses pendaftaran digital.
Gus Ipul mengajak berbagai Kementerian dan Lembaga, khususnya yang memiliki jaringan hingga ke lapisan masyarakat terbawah, untuk turut serta menjadi agen perlinsos. Pihak-pihak yang diharapkan berpartisipasi antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Daerah, Pendamping Desa, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Keluarga Berencana (KB), jajaran Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Proses pendaftaran menjadi agen perlinsos diklaim cukup mudah, yaitu melalui situs perlinsos.kemensos.go.id. Gus Ipul menegaskan bahwa peran agen hanya sebatas membantu proses pendaftaran, sementara penentuan kelayakan penerima bansos sepenuhnya diserahkan pada sistem untuk memastikan objektivitas dan keadilan.
Senada dengan Gus Ipul, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, juga mendorong para Menteri dan Pimpinan Lembaga untuk aktif mensosialisasikan program agen perlinsos di instansi masing-masing. Luhut melihat program ini sebagai basis penting dan ‘game changer’ bagi pemerintahan Presiden Prabowo.
Luhut menargetkan pendaftaran Perlinsos Digital selesai pada akhir tahun ini, agar penyaluran bansos dapat dimulai pada kuartal pertama tahun depan. “Kita akan coba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos. Tapi itu subjek kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Sutanto, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala BSSN Sulistyo Budi.