JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima penghargaan kategori kementerian pada Anugerah Hari Statistik Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (26/9). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi Kemendagri dalam mengoptimalkan pemanfaatan data statistik yang krusial sebagai penentu arah pembangunan di tingkat daerah. Data-data ini menjadi landasan penting dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari upaya pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga komoditas, hingga evaluasi performa kinerja pemerintah daerah (Pemda).
Dalam pidatonya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan terima kasih kepada BPS atas dukungan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap daerah. Menurutnya, pemanfaatan data statistik yang akurat memungkinkan Kemendagri untuk memantau dinamika berbagai indikator di daerah secara efektif, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan dalam melakukan pengendalian, khususnya terkait inflasi.
“Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana startnya ini? … Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis startnya dari data-datanya BPS,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (27/9/2026).
Lebih lanjut, Tito mengusulkan kepada Kepala BPS agar dapat mengembangkan instrumen penilaian data yang dapat diperbarui secara mingguan. Usulan ini muncul mengingat data inflasi daerah yang sebelumnya dirilis bulanan, sementara perkembangan harga komoditas di lapangan berlangsung sangat dinamis.
Melalui kolaborasi dan diskusi intensif antara Kemendagri dan BPS, berhasil dikembangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Indeks ini secara spesifik memuat perkembangan komoditas pangan utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laju inflasi. Data IPH selanjutnya dimanfaatkan secara optimal oleh Kemendagri untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi pengendalian inflasi di berbagai daerah.
Pemantauan dan evaluasi pengendalian inflasi ini mencakup tiga komponen utama, yaitu volatile food, administered prices, dan core inflation. Data yang dihimpun juga menjadi dasar Kemendagri dalam melakukan penilaian kinerja Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dalam beberapa waktu terakhir.
“Alhamdulillah dengan kerja sama seperti itu, karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus. Alhamdulillah [angka inflasi] bisa terkendali di angka yang dalam range 1,5 sampai 3,5 persen,” ungkap Tito.
Ke depan, data BPS akan terus dimanfaatkan untuk memonitor pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Kemendagri bersama instansi terkait lainnya akan senantiasa melakukan pemantauan berkala terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah yang secara kolektif berkontribusi terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada kesempatan tersebut, Tito juga memberikan apresiasi khusus kepada seluruh jajaran BPS, yang ia sebut sebagai ‘silent warrior’. Ia menekankan bahwa peran serta kontribusi BPS, meskipun seringkali tidak terlihat secara langsung oleh publik, memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan bangsa.
“Dan mohon kerja samanya Bu [Kepala BPS]. Bencana kita sudah jalan cepat sekali dari BPS melalukan verifikasi. Apalagi yang Sumatera kita hampir ratusan ribu yang kita urusin, rumah yang kena musibah. Dan kemudian kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi untuk bantu Pak Anggito (Ketua Dewan Komisioner LPS) dengan Bu Kiki (Ketua Dewan Komisioner OJK),” pungkasnya.
Acara Anugerah Hari Statistik Nasional Tahun 2026 turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widya Sari Dewi, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, serta para pemangku kepentingan lainnya.