JAKARTA – Pemerintah terus mensinergikan resiliensi fiskal dan sektor keuangan guna memastikan perekonomian domestik tidak hanya mampu menghadapi berbagai guncangan global, tetapi juga tetap menjaga momentum pertumbuhan. Penguatan ini menjadi krusial di tengah meningkatnya risiko geopolitik, disrupsi teknologi, fragmentasi keuangan, hingga kompleksitas rantai pasok global.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menjelaskan bahwa berbagai risiko global yang saling terhubung saat ini berdampak pada laju perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga energi. Hal ini kemudian berimbas pada inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi tidak hanya sebatas menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian, melainkan juga membangun kapasitas institusi untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsi perekonomian. Dalam menghadapi kondisi tersebut, kebijakan fiskal harus berfungsi sebagai shock absorber sekaligus menjaga momentum pertumbuhan.
APBN harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif, dan merespons risiko yang muncul dengan tetap menjaga disiplin, kredibilitas, dan keberlanjutan fiskal. “Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan,” ujar Juda Agung dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (28/9/2026).
Di sisi lain, ketahanan sektor keuangan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, sekaligus semakin dalam dan inklusif. Tujuannya adalah agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam serta mengarahkan modal kepada kegiatan produktif. Peran perbankan juga perlu berkembang dari sekadar menyalurkan kredit menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, mendukung UMKM, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing.
Transformasi digital dan kecerdasan artifisial perlu diiringi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Efisiensi tidak selalu berarti ketahanan. Oleh karena itu, sistem keuangan tetap membutuhkan buffers, saluran alternatif, dan pengaturan kontingensi untuk memastikan keberlangsungan layanan serta menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan regulasi sektor keuangan menjadi semakin penting. Dalam hal ini, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berperan dalam memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengoordinasikan respons terhadap berbagai risiko yang muncul.
“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik,” terang Juda. Penguatan ketahanan dilakukan melalui upaya menjaga kesehatan keuangan negara, memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan lainnya, serta memperdalam kerja sama dengan mitra internasional.