Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029-2030. Langkah ini disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, yang menilai keputusan tersebut sebagai langkah strategis.
Dave Laksono menyatakan bahwa pencalonan ini sejalan dengan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Ia berharap posisi di DK PBB dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan dunia.
“Keanggotaan di DK PBB tentu bukan sekadar soal mendapatkan posisi, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkannya untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan dunia,” ujar Dave dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2026).
Dave menambahkan, dengan pengalaman Indonesia yang sudah beberapa kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, modal diplomasi dan rekam jejak yang kuat dimiliki untuk kembali mengambil peran tersebut. Namun, ia mengingatkan agar Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak terseret ke dalam blok kekuatan tertentu.
“Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tidak terseret ke dalam blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif menawarkan solusi dan mendorong kerja sama untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang,” tegasnya.
Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta. Ia menilai posisi anggota tidak tetap DK PBB sangat strategis, terutama di tengah pergeseran sistem global saat ini.
“Kami mendukung penuh upaya Pemerintah RI untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB, menjadi anggota DK ketika sistem sedang mengalami pergeseran seperti sekarang ini, adalah posisi strategis dan moment penting,” kata Sukamta.
Sukamta berharap Indonesia dapat berperan merumuskan dan menata sistem dunia yang lebih baik dan adil bagi semua negara anggota PBB. Ia juga menyinggung peran PBB yang masih menjadi tumpuan negara-negara berkembang, khususnya dari Global South, meskipun beberapa negara penting mulai mengurangi iuran dan meninggalkan forum tersebut untuk kepentingan strategisnya.
“Semoga RI terus memainkan peran kesejarahannya setelah pendahulu-pendahulu kita berperan di dekade-dekade sebelumnya seperti KAA 1955 dan GNB, Asean, OIC dll,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menlu Sugiono menyampaikan pencalonan Indonesia dalam pidatonya di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Ia menekankan diplomasi Indonesia yang bebas aktif serta pengalaman dalam misi kemanusiaan dan perdamaian dunia menjadi landasan pencalonan tersebut.
“Yang Mulia Presiden, dengan semangat inilah Indonesia mengajukan pencalonan diri untuk kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030,” kata Sugiono dalam video yang diunggah di akun YouTube Kemlu RI, Minggu (27/9).
Sugiono berkomitmen jika terpilih, Indonesia akan berupaya menjaga dialog tetap terbuka, membangun kesamaan pandangan, dan mengubah tanggung jawab bersama menjadi kerja sama yang nyata. Indonesia juga akan menjunjung tinggi Piagam PBB demi memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
“Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto di podium ini pada tahun lalu: seribu kawan masih terlalu sedikit, dan satu musuh sudah terlalu banyak. Pendekatan yang sama menjadi pedoman interaksi Indonesia dengan semua mitra. Melalui ASEAN, G20, D8, BRICS, MIKTA, dan PBB, Indonesia akan memperluas persahabatan demi mewujudkan kerja sama yang nyata,” pungkas Sugiono.