Pemerintah Indonesia secara tegas membantah tudingan mengenai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara sistematis di Papua yang disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Melalui hak jawabnya, Indonesia menegaskan komitmen untuk menangani setiap laporan dugaan pelanggaran yang kredibel melalui mekanisme hukum nasional dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Dalam forum internasional tersebut, delegasi Indonesia mendesak agar dinamika di Papua dilihat secara utuh dan objektif. Indonesia menyoroti bahwa aksi kekerasan justru seringkali dilancarkan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Beberapa insiden tragis, seperti pembunuhan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyalurkan bantuan ternak, penembakan pengemudi angkutan bahan pokok, serta penyanderaan sembilan perempuan dan anak-anak di Mimika, dibeberkan di hadapan forum PBB.
“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” tegas delegasi Indonesia dalam pernyataan resminya.
Menanggapi desakan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua yang disuarakan oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu, Indonesia memberikan klarifikasi. Pemerintah RI menegaskan bahwa pengaturan kunjungan pejabat PBB sepenuhnya merupakan kesepakatan bilateral antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi PBB (OHCHR), sesuai aturan yang berlaku bagi seluruh negara anggota PBB dan tidak dapat diatur atau didikte oleh negara lain maupun organisasi regional.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale menyerukan verifikasi independen atas laporan HAM di Papua Barat dan meminta Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB. Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Odo Tevi juga mengklaim perdamaian dan hak asasi masyarakat adat di Papua memerlukan perhatian internasional yang lebih besar.
Menariknya, di tengah perbedaan pandangan tersebut, hubungan bilateral Indonesia dan Kepulauan Solomon menunjukkan tren positif. Menteri Luar Negeri RI Sugiono baru saja menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Rick Nelson Houenipwela. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menlu Sugiono juga mengundang pelaku usaha Kepulauan Solomon untuk hadir dalam ajang Trade Expo Indonesia dan mendorong penyelesaian kerja sama pendidikan dan kebudayaan. Pihak Kepulauan Solomon menyambut baik dan berencana memperkuat kedutaan mereka di Jakarta.
Isu dinamika keamanan dan HAM di Papua telah lama menjadi komoditas politik dan narasi diplomasi bagi sejumlah negara di kawasan Samudra Pasifik, khususnya Vanuatu dan Kepulauan Solomon yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Kedua negara secara berkala memanfaatkan panggung Sidang Majelis Umum PBB untuk menyuarakan dorongan intervensi internasional serta kunjungan pemantau PBB ke wilayah timur Indonesia tersebut.
Di sisi lain, kondisi keamanan di wilayah Papua menghadapi tantangan kompleks akibat aksi teror yang dilancarkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi kekerasan kelompok bersenjata ini tidak hanya menyasar aparat TNI-Polri, tetapi juga fasilitas publik dan warga sipil, termasuk tenaga kesehatan, guru, pekerja infrastruktur, hingga pengemudi logistik.
Pemerintah Indonesia konsisten menerapkan pendekatan ganda: penegakan hukum yang terukur dan berkeadilan terhadap kelompok bersenjata, yang diimbangi dengan percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Di ranah internasional, Indonesia terus mengedepankan diplomasi pembangunan kepercayaan (trust-building) serta kerja sama konkret di kawasan Pasifik guna menegaskan kedaulatan NKRI yang sah dan diakui secara hukum internasional.