JAKARTA – Kebijakan hilirisasi pemerintah di sektor nikel menuai apresiasi dari sejumlah ekonom. Kebijakan yang konsisten dijalankan ini dinilai berhasil mengubah posisi Indonesia dalam industri nikel global secara signifikan.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa peningkatan pangsa pasar nikel olahan Indonesia membuktikan keberhasilan kebijakan larangan ekspor bijih. Kebijakan tersebut tidak hanya berhasil menarik investasi smelter, tetapi juga meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
“Indonesia juga telah berubah dari pengekspor bijih menjadi pusat produksi olahan,” kata Yusuf.
Indonesia kini menggeser posisi China sebagai produsen nikel olahan terbesar di dunia. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mencatatkan pertumbuhan pesat yang membuat pangsa pasar produksi nikel olahan nasional melonjak drastis dari hanya 1% menjadi 41% dari total produksi dunia.
Besarnya pangsa produksi ini memberikan Indonesia modal tawar yang semakin kuat di pasar global. Yusuf menilai langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menata produksi nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Pengendalian produksi dinilai dapat membantu menjaga harga nikel sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
“Pengurangan volume dapat meningkatkan penerimaan negara jika mampu mengangkat harga, tetapi kuota tidak boleh terlalu ketat hingga smelter kekurangan bahan baku,” ujarnya. Yusuf menambahkan, manfaat hilirisasi sudah terlihat melalui peningkatan investasi, ekspor, penerimaan negara, serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Yusuf menekankan bahwa pangsa pasar 41% merupakan modal tawar yang besar. Namun, hal tersebut baru akan menjadi kekuatan ekonomi jika Indonesia menguasai teknologi, memperluas pembeli, menjaga harga, dan mempertahankan lebih banyak nilai tambah di dalam negeri.
Sementara itu, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai hilirisasi telah menghasilkan transformasi struktural terhadap industri nikel nasional. Berdasarkan data Our World in Data berbasis British Geological Survey, produksi nikel olahan Indonesia melonjak lebih dari 60 kali lipat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023.
“Jadi, kalau parameternya adalah kemampuan mengubah bijih menjadi produk olahan di dalam negeri, hilirisasi jelas menghasilkan transformasi struktural,” ujar Ronny.
Ronny juga menyoroti dampak ekonomi dari kebijakan hilirisasi. Pada semester I 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp 300,1 triliun, atau sekitar 29,7% dari total investasi nasional. Sepanjang 2025, investasi hilirisasi mencapai Rp 584,1 triliun.
“Masuknya investasi tersebut menciptakan efek berganda berupa pembangunan kapasitas industri, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai ekspor, serta semakin dalamnya basis manufaktur nasional. Ke depan, manfaat tersebut dapat diperbesar melalui transfer teknologi, peningkatan keterlibatan pemasok domestik, penguatan kualitas tenaga kerja serta peningkatan penerimaan negara,” ujarnya.
Ronny menilai keberhasilan menjadi produsen terbesar memberikan fondasi bagi pemerintah untuk membawa hilirisasi menuju tahap deep industrialization. Pengembangan teknologi HPAL, nickel sulphate, precursor, cathode active material, recycling hingga industri baterai akan membuat Indonesia tidak hanya dominan dari sisi produksi, tetapi juga semakin kuat dalam penguasaan teknologi dan nilai tambah.
“Gelar ‘raja nikel’ baru merupakan babak pertama. Babak keduanya jauh lebih penting, apakah Indonesia hanya menjadi negara dengan produksi nikel terbesar, atau benar-benar menjadi negara yang paling besar menikmati nilai ekonomi, teknologi dan kekuatan industri dari nikelnya,” ujar Ronny.