JAKARTA – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) memberikan peringatan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Organisasi ini menekankan pentingnya agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak berujung menjadi bonus pengangguran atau sekadar peningkatan jumlah pekerjaan informal bagi generasi muda. ASPIRASI menilai isu ketenagakerjaan masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menyatakan bahwa bonus demografi seharusnya menjadi modal untuk mempersiapkan generasi muda. “Dan yang paling penting, jangan sampai bonus demografi Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran atau bonus pekerjaan informal bagi generasi muda. Kita harus mempersiapkan generasi muda sejak dari bangku pendidikan, sekaligus memastikan ketika mereka siap memasuki dunia kerja, negara juga menyediakan cukup banyak pekerjaan yang layak dan memberikan masa depan,” ujar Mirah dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).
Mirah mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau angka pengangguran. Menurutnya, yang lebih krusial adalah memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan pekerjaan yang layak, formal, produktif, berkelanjutan, serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja.
“Bagi pekerja, pertanyaannya bukan hanya berapa besar pertumbuhan ekonomi atau berapa banyak orang yang bekerja. Pertanyaan yang lebih penting adalah pekerjaan seperti apa yang tercipta? Apakah formal, apakah memberikan upah yang layak, apakah ada kepastian kerja, dan apakah pekerjanya mendapatkan perlindungan sosial?” tutur Mirah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 menunjukkan bahwa pekerja informal mencapai sekitar 87,74 juta orang, sementara pekerja formal berjumlah 59,93 juta orang. Dominasi pekerja informal ini menjadi perhatian serius bagi ASPIRASI.
“Jangan sampai masyarakat memang bekerja, tetapi bekerja dalam kondisi rentan, berpenghasilan rendah, tanpa kepastian kerja dan tanpa perlindungan yang memadai. Bekerja belum tentu berarti sejahtera. Karena itu, pemerintah harus menggeser fokus dari sekadar menciptakan pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan yang layak,” tegas Mirah.
ASPIRASI mendorong agar hilirisasi, industrialisasi, investasi, dan transformasi ekonomi tidak hanya diukur dari nilai investasi atau pertumbuhan ekonomi semata. Dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas juga harus menjadi prioritas.
“Jangan hanya melihat berapa besar investasi yang masuk. Kita juga harus melihat berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta, berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang terserap, dan apakah terjadi peningkatan kompetensi bagi pekerja kita,” kata Mirah.
Pertumbuhan ekonomi, menurut Mirah, harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pekerja.
ASPIRASI juga menyoroti semakin banyaknya Generasi Z yang memasuki pasar kerja. Tantangan bagi Gen Z tidak hanya terkait jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga perubahan cepat dunia kerja akibat digitalisasi, otomatisasi, dan perkembangan artificial intelligence (AI).
“Kita tidak boleh mengatakan bahwa Gen Z pasti akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Tetapi kita harus jujur bahwa tantangannya semakin besar karena dunia kerja sedang berubah sangat cepat,” ujar Mirah.
Oleh karena itu, ASPIRASI menilai persiapan generasi muda harus dimulai jauh sebelum mereka lulus dan memasuki pasar kerja. Mirah menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunda pelatihan teknologi hingga setelah lulus sekolah atau perguruan tinggi. Perubahan harus dimulai dari hulu, yaitu sistem pendidikan nasional.
“Jangan menunggu anak-anak lulus baru kita latih teknologi dan AI. Persiapannya harus dimulai sejak mereka berada di bangku pendidikan. Kita membutuhkan penyesuaian kurikulum pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pembelajaran teknologi digital dan AI secara bertahap sesuai usia dan jenjang pendidikan,” tegas Mirah.
Selain teori, ASPIRASI mendorong pembelajaran teknologi dan AI disertai dengan praktik langsung.
“Anak-anak harus mendapatkan pengalaman menggunakan teknologi dan AI secara langsung. Mereka tidak cukup hanya mengetahui teorinya, tetapi harus mampu menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, memecahkan masalah, berinovasi, dan nantinya menciptakan peluang ekonomi maupun lapangan kerja baru,” jelas dia.
Mirah menambahkan bahwa pendidikan Indonesia harus bergeser dari orientasi sekadar memperoleh ijazah menjadi pendidikan yang membangun kompetensi dan kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja.
“Jangan sampai setelah anak-anak lulus baru kita bertanya, ‘Keterampilan apa yang mereka miliki?’ Keterampilan itu harus sudah dibangun sejak mereka berada di bangku pendidikan,” kata dia.
ASPIRASI tetap memandang pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi sebagai elemen penting pembangunan sumber daya manusia. Namun, vokasi tidak boleh diposisikan sebagai solusi terakhir setelah lulus dan kesulitan mencari kerja.
“Pendidikan formal harus menjadi fondasi. Pelatihan vokasi dan sertifikasi kemudian memperkuat kompetensi tersebut. Kita harus menghubungkan sekolah, perguruan tinggi, dunia industri dan dunia kerja agar apa yang dipelajari benar-benar relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujarnya.
Tujuh PR Ketenagakerjaan Pemerintahan Prabowo
ASPIRASI mengingatkan agar persoalan ketenagakerjaan tidak sepenuhnya dibebankan kepada generasi muda dengan dalih peningkatan keterampilan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas.
“Jangan sampai anak-anak kita sudah memiliki pendidikan, keterampilan teknologi dan kemampuan AI, tetapi ketika masuk ke pasar kerja mereka justru hanya mendapatkan pekerjaan informal dengan pendapatan rendah dan perlindungan yang minim,” katanya.
Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja formal harus selaras dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja.
ASPIRASI mencatat tujuh pekerjaan rumah utama bagi pemerintah memasuki tahun ketiga masa pemerintahan Presiden Prabowo:
- Memperbanyak lapangan kerja formal dan pekerjaan layak.
- Meningkatkan kualitas upah dan kesejahteraan pekerja.
- Memperluas jaminan sosial dan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja informal.
- Memperkuat perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK, otomatisasi, digitalisasi, dan perubahan teknologi.
- Melakukan pembaruan kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan teknologi digital dan AI, termasuk pembelajaran praktik.
- Memperkuat hubungan antara dunia pendidikan, dunia industri, dan dunia kerja.
- Memastikan pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi, dan industrialisasi benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
“Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, kami berharap pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan kesejahteraan dan masa depan bagi pekerja dan generasi muda,” ujar Mirah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bagi pekerja, keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan harus terasa dalam kehidupan keluarga pekerja: ada pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, kepastian kerja, perlindungan sosial, pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, dan masa depan yang lebih baik,” beber Mirah.