JAKARTA – Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir memastikan kebijakan luar negeri Indonesia akan berlanjut setelah ia resmi menggantikan Sugiono, yang kini ditugaskan menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Armanatha menegaskan akan tetap berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Armanatha mengatakan, tantangan Indonesia saat ini cukup besar di tengah dinamika global yang terus berkembang. Oleh karena itu, kesinambungan kebijakan luar negeri dinilai penting agar Indonesia tetap dapat memperjuangkan kepentingan nasional di tengah situasi internasional.
“Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya, situasi global saat ini, dinamikanya tidak sederhana. Jadi tantangan yang kita hadapi sangat besar,” kata Armanatha usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Menurut Armanatha, arah politik luar negeri Indonesia telah memiliki landasan yang jelas sehingga pergantian menteri tidak mengubah prinsip yang menjadi rujukan diplomasi. Ia menyebut politik luar negeri bebas aktif, sebagaimana selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto, akan tetap menjadi pijakan.
“Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa polugri (politik luar negeri) Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapa pun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu Undang-Undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif, yang telah sering disampaikan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Armanatha menegaskan tugasnya di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan diarahkan untuk meneruskan pekerjaan Sugiono. Salah satu fokusnya adalah memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk menjalankan agenda yang sejalan dengan Asta Cita.
“Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh Bapak Sugiono, yang sekarang menjadi Pak Menko. Tentunya, kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional, salah satunya di Asta Cita,” tuturnya.
Selain kepentingan nasional, Armanatha menyebut Indonesia akan terus berperan menjaga stabilitas dan perdamaian, baik di kawasan maupun di tingkat global. Ia juga menyinggung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029-2030.
“Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan dan juga tentunya di tingkat global,” katanya.
Di sisi lain, Armanatha bilang bahwa pencalonan untuk periode 2029-2030 menunjukkan kesiapan Indonesia terus berperan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ia menilai langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia mendorong penguatan multilateralisme.
“Kemarin di sidang Majelis Umum PBB, di High Level Week disampaikan oleh Bapak Menlu, Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap untuk Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. Ini kembali menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan peace and security dan juga memajukan multilateralisme,” ungkap Armanatha.
Armanatha menegaskan sejumlah agenda itu akan menjadi prioritas diplomasi yang ia teruskan setelah menerima amanah sebagai Menlu. Ia juga mengapresiasi kerja Sugiono selama menjabat Menlu.
“Jadi itulah prioritas-prioritas kita yang sudah selama ini dijalankan dengan sangat baik oleh Bapak Sugiono dan akan kita teruskan,” tandasnya.