Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir resmi dilantik dan menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia akan tetap berlanjut di bawah kepemimpinannya. Ia menggantikan Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Armanatha menyatakan komitmennya untuk tetap berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Armanatha mengakui tantangan global yang dihadapi Indonesia saat ini sangat besar mengingat dinamika internasional yang terus berkembang. Oleh karena itu, kesinambungan kebijakan luar negeri menjadi krusial agar Indonesia tetap mampu memperjuangkan kepentingannya di kancah internasional.
“Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya, situasi global saat ini, dinamikanya tidak sederhana. Jadi tantangan yang kita hadapi sangat besar,” ujar Armanatha seusai pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (1/10/2026).
Ia menambahkan bahwa arah politik luar negeri Indonesia telah memiliki landasan yang kuat, sehingga pergantian menteri tidak akan mengubah prinsip dasar diplomasi. Politik luar negeri bebas aktif, yang kerap disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, akan tetap menjadi pijakan utama.
“Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa polugri (politik luar negeri) Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapa pun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu Undang-Undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif, yang telah sering disampaikan oleh Bapak Presiden,” jelasnya.
Armanatha menegaskan bahwa tugasnya di Kementerian Luar Negeri akan difokuskan untuk melanjutkan pekerjaan Sugiono, dengan prioritas utama memperjuangkan kepentingan nasional dan menjalankan agenda yang sejalan dengan Asta Cita.
“Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh Bapak Sugiono, yang sekarang menjadi Pak Menko. Tentunya, kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional, salah satunya di Asta Cita,” tuturnya.
Lebih lanjut, Armanatha menyatakan bahwa Indonesia akan terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan maupun global. Ia juga menyinggung mengenai pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029-2030.
“Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan dan juga tentunya di tingkat global,” katanya.
Armanatha menilai pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta mendorong penguatan multilateralisme.
“Kemarin di sidang Majelis Umum PBB, di High Level Week disampaikan oleh Bapak Menlu, Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap untuk Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. Ini kembali menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan peace and security dan juga memajukan multilateralisme,” ungkap Armanatha.
Ia menegaskan bahwa agenda-agenda tersebut akan menjadi prioritas diplomasi yang akan dilanjutkan. Armanatha turut mengapresiasi kinerja Sugiono selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sebelumnya.
“Jadi itulah prioritas-prioritas kita yang sudah selama ini dijalankan dengan sangat baik oleh Bapak Sugiono dan akan kita teruskan,” tandasnya.