Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil NTB I (Pulau Sumbawa), Johan Rosihan, menekankan bahwa persetujuan DPR terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus menjadi momentum untuk memastikan belanja negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menggarisbawahi pentingnya terjemahan konkret dari pernyataan pemerintah mengenai kehadiran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyat.
APBN 2027 sendiri mengalokasikan anggaran signifikan untuk berbagai sektor prioritas. Tercatat, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun. Pemerintah juga memprioritaskan kedaulatan pangan sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional 2027.
“Angkanya besar, tetapi bagi rakyat ukuran APBN sesungguhnya sederhana: apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi harus melahirkan pekerjaan, menjaga daya beli, menurunkan kemiskinan dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor produktif,” ujar Johan dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026), seusai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (29/9).
Johan memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun. Ia berharap anggaran ini dapat berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan petani, peternak, dan nelayan. Prioritas pemerintah dalam kedaulatan pangan mencakup sektor pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta peningkatan produktivitas pangan pokok.
“Rp 195,3 triliun untuk ketahanan pangan harus bermuara pada kesejahteraan petani dan nelayan. Kita ingin pupuk tersedia tepat waktu, irigasi semakin baik, harga gabah dan jagung memberikan nilai yang layak kepada petani, biaya produksi terkendali, akses pasar semakin terbuka, serta nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil tangkap dan budidayanya,” jelasnya.
Selain itu, Johan menyoroti alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun. Ia berpendapat bahwa salah satu tolok ukur kekuatan APBN adalah kemampuannya dalam mengurangi kesenjangan pelayanan dan pembangunan antarwilayah. Kebijakan transfer ke daerah dalam pembahasan Banggar dan Pemerintah diarahkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal serta pemerataan pembangunan.
“Indonesia harus tumbuh dari desa, pesisir dan pulau-pulau, bukan hanya dari pusat-pusat pertumbuhan. Bagi masyarakat di daerah seperti Pulau Sumbawa dan wilayah kepulauan lainnya, APBN harus hadir melalui irigasi yang berfungsi, konektivitas yang semakin baik, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, air bersih, serta pelayanan publik yang mudah dijangkau,” tegas Johan.
Persetujuan APBN ini juga menandai dimulainya fase penting pengawasan DPR terhadap pelaksanaannya. Johan menegaskan bahwa besarnya anggaran harus diimbangi dengan kualitas belanja, ketepatan sasaran, dan hasil yang terukur dalam perubahan kondisi masyarakat.
“Setelah APBN disetujui, pekerjaan DPR justru memasuki tahap yang sangat penting: memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Kita ingin APBN 2027 menjadi APBN yang produktif dan humanis-ekonominya tumbuh, daerahnya semakin kuat, pangan tersedia, dan orang-orang yang bekerja menghasilkan pangan ikut menikmati kesejahteraan,” pungkas Johan.