Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sedang menyiapkan rencana penambahan modal bagi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Langkah ini diambil sebagai persiapan agar Transjakarta dapat memperluas jangkauan layanannya hingga ke Kepulauan Seribu.
Pramono menjelaskan bahwa penambahan modal ini penting untuk meningkatkan skala Transjakarta, tidak hanya untuk layanan yang sudah ada seperti Transjakarta dan Transjabodetabek, tetapi juga untuk tugas baru dalam melayani transportasi laut ke Kepulauan Seribu. “Transjakarta modalnya perlu ditingkatkan. Karena memang dengan tugas baik itu untuk Transjakarta sendiri maupun Transjabodetabek, dan nanti akan mendapatkan tugas tambahan untuk Transjakarta bagian laut Kepulauan Seribu, modal untuk Transjakarta size-nya pasti harus diperbesar,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Besaran pasti penambahan modal tersebut masih dalam proses perhitungan. Sebelumnya, anggaran untuk transportasi menuju Kepulauan Seribu dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Nantinya, pengelolaan ini akan diambil alih oleh Transjakarta dengan harapan dapat berjalan lebih profesional.
“Mengenai angka besarannya berapa untuk penambahan modal Transjakarta dengan penugasan baru untuk Pulau Seribu, sedang dihitung,” kata Pramono. Ia menambahkan, “Tetapi yang jelas bahwa saya meyakini yang selama ini atau anggaran itu kan dimasukkan melalui Dinas Perhubungan. Sekarang akan dikelola oleh Transjakarta dan saya yakin pasti pengelolaannya akan lebih profesional.”
Pramono juga menjelaskan bahwa fasilitas yang disiapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan transportasi ke Kepulauan Seribu. Beberapa pulau akan ditetapkan sebagai terminal utama, seperti Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka.
Selain itu, skema tarif untuk warga Kepulauan Seribu juga akan dihitung secara cermat. Warga Pulau Seribu selama ini termasuk dalam kelompok masyarakat yang menerima fasilitas transportasi tertentu dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika seluruh layanan transportasi ke Kepulauan Seribu digratiskan bagi warga setempat, beban anggaran akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov DKI.
“Sehingga dengan demikian harapannya dengan pengaturan ini, warga Pulau Seribu yang selama ini mereka kan transportasi di darat atau kan termasuk 15 golongan. Tentunya nanti akan ada penyesuaian untuk itu,” tutur Pramono. Ia melanjutkan, “Sebab kalau ada transportasi ke Pulau Seribu semuanya kan kalau yang naik hanya warga Pulau Seribu ini kan menjadi gratis semua. Dan untuk itu beban menjadi semuanya ke Pemerintah DKI Jakarta. Jadi, kita akan melakukan perhitungan untuk itu.”