BANGKOK – Pemerintah Thailand mengumumkan penetapan hari libur khusus bagi pegawai negeri sipil pada tanggal 28 dan 29 September. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap hujan lebat yang telah menyebabkan banjir di beberapa wilayah, khususnya di Bangkok dan tiga provinsi sekitarnya.
Kebijakan ini disetujui oleh kabinet Thailand pada hari Minggu, 27 September 2026. Tujuan utama dari penetapan hari libur tambahan ini adalah untuk mengurangi mobilitas warga di tengah kondisi banjir, sekaligus meringankan beban dan gangguan pada lalu lintas yang disebabkan oleh genangan air.
“Langkah ini bertujuan mengurangi perjalanan dan meringankan gangguan lalu lintas bagi masyarakat,” demikian pernyataan resmi dari pemerintah Thailand yang mengutip laporan Reuters. Meskipun demikian, kegiatan pemerintahan yang dianggap krusial dan telah dijadwalkan sebelumnya tetap dapat dilaksanakan. Keputusan ini sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan masing-masing instansi pemerintahan.
Penetapan hari libur ini sempat menimbulkan kekhawatiran terkait jadwal Mahkamah Konstitusi Thailand yang dijadwalkan membacakan putusan pada Senin, 28 September 2026. Perkara yang akan diputuskan menyangkut penggunaan surat suara dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada Februari lalu. Kasus ini dinilai berpotensi menimbulkan keraguan terhadap hasil pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa pembacaan putusan akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Pemerintah Metropolitan Bangkok telah secara resmi menetapkan ibu kota sebagai wilayah yang terdampak bencana pada hari Sabtu. Penetapan ini dilakukan setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan curah hampir 300 milimeter dalam rentang waktu 48 jam. Hujan deras tersebut mengakibatkan terendamnya sejumlah jalan utama, bahkan menyebabkan sebagian kendaraan terjebak dalam genangan air.
Meskipun intensitas hujan dilaporkan berkurang pada hari Minggu, 27 September 2026, yang membuat air mulai surut di beberapa area, sebagian warga dilaporkan masih terisolasi di rumah mereka akibat dampak banjir yang meluas. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan pembatasan aktivitas perjalanan selama dua hari guna mengurangi tekanan pada jaringan transportasi publik dan memfasilitasi upaya penanganan banjir yang sedang berlangsung.