Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi dua tantangan utama yang memerlukan perhatian serius: keamanan pangan dan fenomena “food waste” atau makanan yang terbuang. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga jaminan bahwa makanan yang disediakan aman dan benar-benar dikonsumsi.
Data BPOM menunjukkan adanya ratusan dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan terkait MBG pada tahun 2025 dan awal 2026, melibatkan ribuan korban. Insiden ini menegaskan pentingnya sistem pengendalian mutu yang ketat di setiap tahapan penyelenggaraan makanan.
Selain isu keamanan pangan, “food waste” juga menjadi masalah mendesak. Makanan yang tidak dikonsumsi dan terbuang menandakan bahwa manfaat program belum optimal diterima sasaran. Tingginya makanan sisa perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program.
Secara nasional, “food loss and waste” (FLW) di Indonesia mencapai 23-48 juta ton per tahun, dengan tahap konsumsi menyumbang 5-19 juta ton “food waste” per tahun. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp213–551 triliun per tahun, setara 4%-5% PDB Indonesia. FLW juga berdampak pada ketahanan pangan dan gizi, dengan energi yang terbuang setara kebutuhan makan 61–125 juta orang per tahun.
Untuk mencegah “food waste” dalam MBG, perencanaan menu harus berorientasi pada penerimaan siswa. Perlu dipertimbangkan preferensi lokal, kebiasaan makan, cita rasa, variasi, tekstur, dan porsi yang sesuai dengan usia.
Evaluasi berkala terhadap makanan sisa dapat mengidentifikasi menu yang kurang diminati dan penyebabnya. Pengurangan “food waste” tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran dan bahan pangan, tetapi juga memastikan tujuan utama MBG tercapai.
Sebuah penelitian di SD Kota Depok pada tahun 2026 menunjukkan persentase rata-rata “food waste” harian mencapai 42,8%, jauh melebihi standar Depkes RI sebesar kurang dari 20%. Hidangan sayur memiliki “food waste” tertinggi (74,8%), diikuti lauk nabati (51,3%), makanan pokok (46,1%), lauk hewani (38,5%), dan buah (21,6%). Meskipun survei ini berskala kecil, ini menjadi peringatan akan potensi pemborosan anggaran, terutama mengingat anggaran MBG 2026 yang mencapai Rp229 triliun.
Indonesia memiliki pengalaman dalam program pemberian makanan anak sekolah, seperti Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) pada 1993–1998. Pengalaman PMT-AS mengajarkan pentingnya komitmen politik, anggaran, tata kelola yang baik, koordinasi lintas sektor, dan keberlanjutan kelembagaan.
Anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui juga termasuk sasaran MBG. Menu khusus untuk balita perlu disiapkan dengan baik, mengingat masalah gizi seperti kurang, buruk, dan “stunting”. Untuk mengatasi “stunting”, balita perlu dua jenis lauk hewani dalam menu mereka. Menu untuk balita umumnya disukai yang berasa netral dan bertekstur lembut.
Setelah satu setengah tahun berjalan, evaluasi formatif tingkat nasional perlu dilakukan untuk mengukur besaran “food waste” secara makro, dampak MBG terhadap status gizi, kehadiran di sekolah, daya ingat, dan performa akademik. Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan perbaikan tata kelola program.