JAKARTA – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan. Ia menekankan bahwa program pendidikan berasrama ini merupakan jembatan emas bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih cita-cita dan memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui pendidikan berasrama, diharapkan anak-anak dapat mengembangkan potensi diri dan membangun masa depan tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga.
“Anak-anak (dari keluarga) miskin yang sudah gelap (harapannya), sekarang (di Sekolah Rakyat) pengen jadi dokter, tentara, ingin jadi polisi, ada jalannya. Jadi Sekolah Rakyat ini betul-betul jembatan emas mereka membangun harapan baru,” ujar Agus Jabo saat menerima audiensi Plt Bupati Pekalongan Sukirman di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (29/9/2026).
Proses penentuan calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi keluarga. Hasil verifikasi kemudian dibahas di tingkat kabupaten sebelum daftar calon siswa ditetapkan oleh bupati dan disampaikan kepada Menteri Sosial.
Agus Jabo menargetkan kapasitas Sekolah Rakyat ke depan mencapai 2.500 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, sementara saat ini kapasitasnya masih berkisar antara 1.000 hingga 1.500 siswa.
Selain pembelajaran formal, Sekolah Rakyat juga memberikan pendidikan karakter dan fasilitas yang memadai bagi siswa dari keluarga prasejahtera. “Kalau misalnya nanti di Pekalongan ada Sekolah Rakyat, saya pikir itu sebagai salah satu hal yang luar biasa. Walaupun ini untuk orang miskin, tapi sarana-perasarannya dibuat yang sebagus mungkin,” jelas Agus Jabo.
Konsep pengentasan kemiskinan yang diusung adalah pendekatan komprehensif, yang meliputi pendidikan anak, perbaikan kondisi tempat tinggal orang tua, dan penguatan ekonomi keluarga. “Jadi ini pengentasan kemiskinan (dilakukan) secara komprehensif,” kata Agus Jabo.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Agus Jabo menyebut pembangunan sekolah permanen terus dikebut agar semakin banyak daerah dapat bergabung dalam program ini. “Kita sedang berjuang supaya pembangunan Sekolah Rakyat permanen di tahun ini 200. Sekarang baru ada 158. Kalau kemudian Pekalongan bisa mengejar itu, mudah-mudahan bisa ikut tahun ini,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Pekalongan Sukirman menyatakan kesiapan pemerintah daerah menyediakan lahan seluas 8,1 hektare berstatus hak pakai untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni. Ia menilai Kecamatan Kedungwuni merupakan lokasi strategis karena merupakan kecamatan kedua terbesar setelah Kajen, dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan tingkat mobilitas warga yang tinggi.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga siap memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan dan berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan dapat terealisasi pada 2027.
Berdasarkan data BPS 2026, angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada 2025 mencapai 8,05 persen, dengan kemiskinan ekstrem 1.030 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 72,71, masih di bawah capaian Jawa Tengah (74,77) dan nasional (75,90). Tingkat IPM tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pendidikan anak usia sekolah.
Tantangan pendidikan lainnya terlihat dari jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai 14.558 anak per 6 September 2026, sementara rata-rata lama sekolah pada 2025 baru 7,50 tahun. Kondisi ini memperkuat pentingnya perluasan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi, Alif Kamal, Hendri Kurniawan, Dardo Pratistyo, dan Antun Joko Susmana, serta Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Pekalongan Mohammad Yulian Akbar, Kepala Bapperida Trisno Suharsanto, Kepala Dinas Sosial Suprayitno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kholid, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Murdiarso.