JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama dua tahun dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memberikan dampak ekonomi bagi para petani, peternak, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, manfaat ekonomi tersebut belum secara otomatis dirasakan oleh produsen di tingkat hulu.
Program ini memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai program sosial yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat. Kedua, sebagai penggerak nilai tambah ekonomi, khususnya bagi petani, peternak, dan UMKM.
Eliza Mardian, Pengamat Pangan dari Center of Reform on Economic (CORE), menjelaskan bahwa dari sisi ekonomi, besaran belanja program MBG mampu menciptakan permintaan baru terhadap produk pangan. Dampak paling signifikan terlihat pada komoditas seperti telur dan ayam.
Ketika operasional dapur terhenti, harga di tingkat peternak dapat mengalami penurunan. Sebaliknya, saat program kembali berjalan, permintaan dan harga komoditas tersebut cenderung meningkat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa MBG berpotensi menjadi pasar yang signifikan bagi sektor pangan domestik. Akan tetapi, besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan belum serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan di tingkat produsen.
“Belanja puluhan triliun belum otomatis menyejahterakan petani di hulu. Kalau rantai distribusi tetap panjang, yang kenyang dulu justru perantara dan pengelola titik dapur, bukan produsen seperti petani, peternak, dan nelayan,” ungkap Eliza kepada saat dihubungi, Selasa (29/9/2026).
Selain produsen pangan, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM di sekitar lokasi dapur. Sebagian dapur MBG bekerja sama dengan UMKM lokal untuk mendukung penyediaan bahan baku maupun operasional makanan.
Hal ini mengindikasikan bahwa MBG tidak hanya menciptakan permintaan pada komoditas pangan, tetapi juga berpotensi membentuk ekosistem ekonomi lokal. Namun, besarnya manfaat yang diterima UMKM sangat bergantung pada pola pengadaan yang diterapkan dan sejauh mana pelaku usaha lokal benar-benar dilibatkan dalam rantai pasok.
Eliza juga menyoroti isu lain terkait desain insentif bagi para pengelola dapur. Apabila pembayaran lebih mengutamakan ketersediaan dapur dibandingkan kualitas makanan yang dihasilkan, terdapat risiko bahwa pertumbuhan jumlah titik layanan tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas.
Mengingat penggunaan anggaran negara, program MBG dinilai perlu dirancang dengan prinsip pengadaan pemerintah yang menjadikan kualitas sebagai dasar utama pembayaran.
Dalam skema yang demikian, pembayaran dari pemerintah tidak semata-mata diberikan karena makanan telah diproduksi atau dapur beroperasi. Pembayaran akan dikaitkan dengan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, termasuk aspek gizi dan higienitas.
Melalui mekanisme ini, insentif bagi SPPG akan diarahkan untuk menghasilkan makanan yang memenuhi standar bagi anak sekolah, ibu, dan balita.
“MBG ini mesti didesain seperti halnya sistem pengadaan pemerintah. Jika tidak sesuai seperti yang diminta atau tidak memenuhi kriteria maka jangan dibayarkan ke SPPG. Bayarkan sesuai kriteria,” pungkasnya.