Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Budi Awaludin untuk membahas sejumlah kebijakan transportasi di ibu kota. Pertemuan tersebut dijadwalkan untuk mendengarkan laporan mengenai perkembangan kebijakan ganjil genap dan pelaksanaan car free day (CFD).
“Kebetulan sore ini saya menerima Kadishub yang akan melaporkan beberapa hal, termasuk di dalamnya ganjil genap, kemudian car free day,” ujar Pramono di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026). Ia menekankan bahwa dirinya tidak menginginkan adanya kebijakan yang bersifat seremonial semata. Menurut Pramono, setiap kebijakan yang diambil haruslah memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Jakarta.
“Saya berharap apa pun yang nanti akan diputuskan, apakah itu ganjil genap ataukah car free day, itu adalah keputusan yang memberikan manfaat banyak bagi masyarakat Jakarta. Karena itu menjadi tujuan utama kita semua,” tegasnya. Kendati demikian, Pramono belum merinci secara spesifik apakah akan ada perubahan signifikan terhadap aturan ganjil genap maupun CFD. Ia menyatakan bahwa keputusan akhir akan dibahas lebih lanjut setelah mendengarkan laporan.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memang telah menyatakan tengah melakukan kajian mendalam terkait kebijakan ganjil genap. Kajian ini mencakup permintaan masukan dari masyarakat serta evaluasi setelah sepuluh tahun kebijakan tersebut diterapkan.
“FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat seperti apa ya, seperti itu. Dan memang perlu ada kajian lebih,” kata Kadishub DKI Budi Awaludin saat ditemui di acara CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/9). Budi menjelaskan bahwa forum diskusi tersebut membahas keterkaitan ganjil genap dengan berbagai sektor, termasuk ekonomi dan lingkungan hidup di Jakarta.
Ia juga mengungkapkan adanya usulan dari berbagai pihak, khususnya para pelaku usaha, agar kebijakan ganjil genap dapat direlaksasi. “Misalkan kalau dari apa namanya, para pelaku usaha minta direlaksasi kan, seperti itu,” ucapnya.
Di sisi lain, Budi Awaludin juga mendengar pendapat dari para pakar yang mengkhawatirkan bahwa relaksasi kebijakan ganjil genap dapat berimbas pada peningkatan kemacetan yang lebih besar. Oleh karena itu, menurutnya, evaluasi yang mendalam dan komprehensif harus tetap dilakukan. “Nah, tapi juga kalau dari sisi para pakar, ya kalau misalkan ada relaksasi pasti kan akan nambah kemacetan lagi kan. Nah, ini kan menjadi masih kita harus dikaji lebih mendalam,” tuturnya.