Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/9/2026) yang dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Rapat ini membahas peningkatan layanan BPJS bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar antrean pasien BPJS dapat dipersingkat dan kualitas pelayanan ditingkatkan. Ia juga menekankan pentingnya agar rumah sakit tidak lagi membeda-bedakan perlakuan antara pasien yang menggunakan BPJS dengan pasien umum.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa arahan presiden tersebut bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi polemik pembedaan layanan di fasilitas kesehatan. “Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan, ya. Antreannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian, dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” ujar Budi usai rapat.
Menkeu Budi juga menyebutkan bahwa Presiden telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp 20 triliun untuk BPJS tahun ini, yang terdiri dari Rp 10 triliun yang akan cair segera dan Rp 10 triliun lagi pada bulan November.
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang memberikan suntikan dana tersebut. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, BPJS Kesehatan telah mengumpulkan iuran sebesar Rp 118 triliun, namun manfaat yang dibayarkan mencapai Rp 132 triliun, sehingga terdapat selisih arus kas. “Jadi, kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp 20 T, yang Rp 10 T akan cair bulan ini dan Rp 10 T akan cair bulan November lah, sebelum akhir tahun,” pungkas Prihati.