Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi Mabes Polri untuk menyosialisasikan perluasan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini bertujuan menggandeng jajaran kepolisian di seluruh Indonesia sebagai agen yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambut kunjungan tersebut bersama jajaran Mabes Polri dan perwakilan dari 36 Polda, 513 Polres, serta 5.069 Polsek di seluruh Indonesia yang terhubung melalui Zoom. Keterlibatan seluruh jajaran kepolisian diharapkan mempercepat implementasi program Agen Perlinsos di seluruh wilayah.
“Kami hari ini mengumpulkan para pejabat utama dan seluruh jajaran untuk bisa segera menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden berkait dengan koordinasi dan sosialisasi Agen Perlinsos,” ujar Listyo Sigit dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2026).
Gus Ipul menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan bagian dari transformasi pengelolaan perlindungan sosial pemerintah. Sistem ini dirancang untuk membuka akses pendaftaran bagi masyarakat, memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menyederhanakan proses melalui teknologi. “Perlinsos Digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas,” tutur Gus Ipul.
Salah satu implementasi utamanya adalah registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) untuk penyaluran pada 2027, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Namun, perluasan Perlinsos menghadapi tantangan karena tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi digital. Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil berisiko tertinggal akibat minimnya pemahaman atau rasa percaya diri dalam proses registrasi digital.
“Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” tegas Gus Ipul. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperluas jangkauan Agen Perlinsos melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Program Perlinsos Digital saat ini telah mencatat lebih dari 5,6 juta keluarga terdaftar dengan dukungan 289 ribu agen, yang terus ditingkatkan targetnya hingga mencapai 48 juta keluarga.
Gerakan ini melibatkan berbagai unsur yang dekat dengan masyarakat sehari-hari, termasuk ASN, pemerintah daerah, pendamping desa, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana, jajaran Kementerian Agama, TNI, dan Polri. Gus Ipul menilai keberadaan Bhabinkamtibmas sangat penting dalam mendukung Perlinsos karena jaringannya yang hingga ke desa dan kelurahan. Ia mengapresiasi langkah Polri yang telah mulai membantu masyarakat mengakses Perlinsos.
“Terima kasih kepada Pak Kapolri dan jajaran yang selama ini telah mendampingi Kementerian Sosial. Dan bahkan dalam rangka memperluas Agen Perlinsos, Pak Kapolri sudah bergerak, jajaran Kapolri sudah bergerak di desa-desa lewat Bhabinkamtibmas,” ujar Gus Ipul. Ia menegaskan bahwa Agen Perlinsos berperan membantu proses pendaftaran, bukan menentukan kelayakan penerima bansos. Agen bekerja secara sukarela dan dilarang memungut biaya.
“Perlu kami tegaskan, agen hanya membantu mendaftar, sistem yang akan menentukan kelayakan. Dan dengan begitu, pensasaran tetap objektif dan berkeadilan. Sebagai Agen Perlinsos, ini relawan, tidak ada bayaran, dan tidak boleh memungut bayaran,” tegasnya.
Luhut Binsar Pandjaitan menekankan potensi besar Polri dalam memperluas jangkauan Perlinsos, mengingat struktur kepolisian yang berjenjang hingga tingkat bawah. Ia berharap keterlibatan Polri dapat membawa keadilan dan kebersamaan hingga ke daerah terpencil. Luhut juga meminta agar keterlibatan Polri tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga menggerakkan jaringan dari Polda, Polres, hingga Bhabinkamtibmas untuk menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau.
“Jadi saya titip pada Pak Kapolri dan teman-teman, Kapolda sampai kepada Kapolres, Bhabinkamtibmas, ya tolong diturunkan,” ungkapnya. Luhut menambahkan bahwa perluasan Perlinsos membutuhkan kerja sama skala besar dari berbagai institusi yang memiliki jejaring langsung di masyarakat. “Ini gerakan masif. Dan saya mohon sekali lagi, Polri menurut saya, ini dengan Anda hadir di bawah dan pergi tadi, rakyat juga pasti senang. Anda melindungi haknya mereka,” pungkasnya.
Pemerintah menyiapkan Perlinsos Digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial sekaligus memperbarui DTSEN. Masyarakat dapat melakukan registrasi melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan NIK pada KTP, nomor meter PLN, serta mengikuti verifikasi wajah untuk bansos 2027. Registrasi tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bansos, melainkan melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan sesuai ketentuan program. Jika sesuai target, penyaluran bansos direncanakan menggunakan Perlinsos Digital mulai awal 2027.
Kegiatan ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Yuda Gustawan, Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Tubagus Nugraha, serta Tenaga Ahli Utama DEN Rahmat Danu Andika.