Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang akan menjadi basis penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai awal 2027. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pendaftaran sekaligus melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan penerima bantuan secara otomatis.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa Perlinsos Digital akan membuka akses pendaftaran seluas-luasnya bagi masyarakat. Proses verifikasi dan penentuan kelayakan akan sepenuhnya dijalankan oleh sistem. “Pintu pendaftaran terbuka bagi siapa pun, sistem yang menilai kelayakan. Perlinsos Digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).
Penegasan ini disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Gedung Aneka Bhakti, Kantor Kemensos, Jakarta Pusat. Menurutnya, program ini memiliki tiga tujuan utama: registrasi ulang penerima bansos, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penyederhanaan proses melalui pemanfaatan teknologi. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong keterbukaan data dinamis dan teknologi yang berkeadilan.
Hingga kini, tercatat lebih dari 5,6 juta keluarga telah mendaftar dalam Perlinsos Digital, dengan dukungan dari lebih dari 289 ribu Agen Perlinsos. “Target kita adalah 50 persen penduduk atau sekitar 48 juta keluarga terdaftar Perlinsos Digital,” ungkap Gus Ipul.
Gus Ipul mengakui adanya tantangan dalam perluasan pendaftaran, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil yang mungkin memiliki keterbatasan akses dan kemampuan teknologi. “Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong perluasan Agen Perlinsos melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini mengajak institusi pemerintah dan masyarakat untuk bergotong royong membantu warga terdekat melakukan registrasi ulang bansos. “Kami di bawah arahan Pak Luhut, membuat satu Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Dimulai dari yang dekat. Yang dekat tidak boleh terlewat,” tuturnya.
Dihitung secara kasar, jika setiap agen mampu membantu mendaftarkan 30 keluarga, maka dibutuhkan sekitar 2,4 juta agen untuk mencapai target 48 juta keluarga, sebuah jumlah yang hampir sepuluh kali lipat dari agen yang ada saat ini. “Jadi kuncinya satu, perluasan Agen Perlinsos,” pungkasnya.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pendaftaran Perlinsos Digital. “Target kita 48 juta keluarga harus terdaftar. Ini menjangkau 50 persen populasi nasional. Jadi, (target) kita sekarang pengen dapat 500 ribu keluarga per hari (terdaftar),” jelasnya.
Luhut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama menyukseskan Perlinsos Digital. “Semua harus satu padu. Ini akan menunjukkan keadilan dan kebersamaan republik ini. Kita singkirkan perbedaan dan konsentrasi di sini. Karena ini merupakan basis luar biasa, dan game changer untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira sukses besar dari pemerintahan ini, kalau ini bisa kita tuntaskan,” katanya.
Perlinsos Digital disiapkan sebagai sarana registrasi calon penerima bansos tahun 2027, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Masyarakat dapat mendaftar melalui laman perlinsos.kemensos.go.id. Namun, pendaftaran tidak menjamin otomatis penerimaan bansos, karena penetapan penerima tetap bergantung pada hasil verifikasi data dan persyaratan yang berlaku.
Pemerintah menargetkan jumlah pendaftar mencapai 50 juta pada akhir 2026 melalui gotong royong, perluasan sosialisasi, serta pelibatan instansi pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, pendamping PKH, pengurus RT/RW, pemerintah daerah, dan masyarakat diajak berpartisipasi melalui gerakan #PeduliTetangga dengan menjadi Agen Perlinsos. Mereka bertugas membantu warga yang kesulitan registrasi mandiri, terutama lansia, disabilitas, dan masyarakat dengan akses teknologi terbatas. Pendaftar perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, nomor meter listrik PLN, dan mengikuti proses verifikasi wajah.
RTM tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Sutanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi. Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama berbagai kementerian/lembaga.