Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi publik, dan konsensus nasional dalam setiap pembahasan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Menurutnya, para pemimpin dan wakil rakyat harus aktif mendengarkan kebutuhan, aspirasi, serta pemikiran masyarakat untuk dapat memahami tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan.
“To lead is to listen. Sebagai pemimpin dan sebagai wakil rakyat, kita perlu lebih banyak mendengar. Dengan mendengar, kita bisa memahami apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dipikirkan untuk masa depan bangsa Indonesia,” ujar Ibas dalam sebuah keterangan pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Pernyataan ini disampaikan Ibas saat menghadiri forum diskusi akademik yang bertajuk “Haluan Negara, Haluan Masa Depan: Refleksi Akademik atas Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara bagi Masa Depan Indonesia” di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, pada Senin, 28 September.
Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ibas menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif juga membutuhkan visi yang jelas. Ia menambahkan bahwa Indonesia memerlukan arah jangka panjang yang dapat menjadi pijakan bersama dalam menghadapi berbagai perubahan zaman.
“To lead is to give vision. Sebagai pemimpin, kita harus memiliki visi tentang bagaimana memimpin negeri ini, terlebih dalam era demokratisasi ketika rakyat menjadi bagian utama dari proses kepemimpinan nasional maupun daerah,” jelasnya.
PPHN Bukan Sekadar Legacy Politik
Ibas menjelaskan bahwa pembahasan PPHN seharusnya tidak diarahkan hanya untuk menghasilkan sebuah legacy politik semata. Hal terpenting adalah memastikan gagasan yang dirumuskan benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, ia memandang penting untuk melakukan refleksi menyeluruh terhadap perjalanan ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Ini bukan soal mencari legacy. Kita harus bertanya, apakah apa yang kita susun hari ini benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi bangsa Indonesia,” tegas Ibas.
Ibas mengungkapkan bahwa pengalaman perubahan konstitusi menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia bukanlah sesuatu yang tidak dapat dievaluasi. Ia menambahkan, empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian penting dari perjalanan konstitusional Indonesia.
Oleh karena itu, pembahasan PPHN perlu ditempatkan dalam kerangka refleksi yang lebih luas mengenai Indonesia, konstitusi, pemerintahan, demokrasi, dan arah pembangunan nasional.
Konsensus Politik dan Partisipasi Bermakna
Pada forum tersebut, Ibas juga menekankan bahwa PPHN pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan konsensus nasional. Menurutnya, selain proses politik dan kelembagaan, diperlukan partisipasi bermakna atau meaningful participation dari masyarakat serta komunikasi lintas kelompok agar gagasan yang dihasilkan memiliki legitimasi publik yang kuat.
“Kalau kita menghadirkan proses meaningful participation dan komunikasi lintas arah, maka refleksi tentang partisipasi dan konsensus publik menjadi penting dan perlu,” ucapnya.
Ia menambahkan, masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang semakin luas. Karena itu, proses pembahasan PPHN perlu membuka ruang yang lebih besar bagi perguruan tinggi, akademisi, pakar, masyarakat sipil, serta berbagai elemen bangsa lainnya.
Pandangan Ibas ini sejalan dengan masukan dari Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Prof. Susi Dwi Harijanti. Menurutnya, penyusunan PPHN perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari bentuk hukum, materi muatan, efektivitas pelaksanaan, hubungan dengan sistem pemerintahan, hingga hubungan PPHN dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ada.
Prof. Susi juga menekankan pentingnya prinsip keadilan antargenerasi atau intergenerational justice dalam penyusunan haluan negara. Ia berpendapat bahwa kesinambungan pembangunan tidak boleh sepenuhnya bergantung pada pemerintahan atau Presiden yang sedang berkuasa, tetapi perlu mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
Sementara itu, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unpad, Imam Mulyana, menilai perguruan tinggi dapat menjadi mitra kritis yang memberikan pandangan secara objektif, independen, dan berbasis kajian akademik. Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan akademik merupakan bagian dari proses diskusi ilmiah yang sehat dan konstruktif untuk memperkaya perspektif serta memperkuat substansi pembahasan PPHN.
Rumusan Filosofis dan Tidak Mengunci Masa Depan
Ibas menyebutkan, apabila PPHN akan dilanjutkan, maka rumusannya perlu bersifat filosofis dan memberikan arah strategis jangka panjang, bukan justru mengunci pemerintahan pada detail-detail tertentu.
Menurutnya, perlu dipikirkan secara serius bagaimana sebuah haluan negara dapat tetap relevan menghadapi perubahan dalam 20, 40, bahkan 60 tahun mendatang.
“Bagaimana 20, 40, 60 tahun lagi? Apakah TAP MPR bisa kita sempurnakan lagi? Apakah undang-undang juga bisa kita ubah? Ini semua pada akhirnya tergantung pada konsensus,” papar Ibas.
Ibas menilai pembahasan mengenai bentuk dan kedudukan PPHN perlu dilakukan secara terbuka, termasuk melihat bagaimana gagasan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ketatanegaraan di masa depan.
Ia menambahkan, pembahasan PPHN juga harus memperhatikan desain sistem presidensial yang berlaku saat ini. MPR RI, kata Ibas, tidak lagi berada dalam posisi sebagai mandataris Presiden sebagaimana konstruksi ketatanegaraan pada masa lalu.
Oleh karena itu, Anggota Dapil Jawa Timur VII tersebut menekankan pentingnya pendalaman mengenai siapa yang memiliki kewenangan menyusun, merumuskan, dan menjalankan PPHN, termasuk bagaimana kedudukan PPHN dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku.
MPR Sebagai Pengatur Lalu Lintas Gagasan
Dalam forum tersebut, Ibas juga menegaskan bahwa MPR RI memiliki peran untuk membuka ruang kajian dan mempertemukan berbagai pemikiran mengenai ketatanegaraan.
“Kami di pimpinan MPR ini hanya menjadi pengatur lalu lintas. Selebihnya tentu kita kembalikan kepada proses beracara dan bernegara,” ucapnya.
Ia pun menyambut baik kajian yang telah dilakukan Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Menurutnya, proses tersebut perlu terus diperkaya dengan masukan dari berbagai perguruan tinggi dan para ahli yang memiliki pandangan berbeda.
Sebagai doktor lulusan IPB University, Ibas juga menyampaikan bahwa dirinya datang ke Unpad untuk mendengar secara langsung pandangan para profesor, dosen, dan akademisi mengenai PPHN.
“Masih banyak kampus, masih banyak guru besar dan dosen, termasuk para pakar yang memiliki pandangan berbeda-beda. Kita nikmati proses ini, walaupun kita belum tahu ending-nya akan berada di mana dan bagaimana,” kata Ibas.
Pada forum yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai perlu ada kajian mengenai efektivitas sistem perencanaan pembangunan saat ini dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional lintas pemerintahan.
Menurutnya, PPHN dapat dikaji sebagai instrumen untuk menerjemahkan prinsip dan tujuan konstitusional ke dalam arah pembangunan yang lebih konkret dan terukur. PPHN juga dinilai dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh lembaga negara.
Sementara itu, Kepala Poksi III Fraksi Partai Demokrat DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan XIII mendukung gagasan PPHN dalam bentuk Ketetapan MPR (TAP MPR). Menurutnya, PPHN dapat menjadi instrumen untuk memberikan arah pembangunan nasional jangka panjang dan berkesinambungan.
Ia menilai PPHN dalam bentuk tersebut dapat menjadi pedoman bersama bagi penyelenggara negara sehingga kesinambungan pembangunan tetap terjaga lintas periode pemerintahan.
Di sisi lain, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Jansen Sitindaon menekankan pentingnya prinsip keadilan antargenerasi dalam PPHN. Hal ini terutama terkait isu lingkungan hidup, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan.
Jansen juga menilai bentuk hukum PPHN, termasuk kemungkinan melalui TAP MPR maupun undang-undang, masih perlu dikaji dengan mempertimbangkan konsekuensi hukumnya.
Menjaga Stabilitas dan Keberlanjutan Indonesia
Lebih lanjut, Ibas menekankan bahwa pembahasan ketatanegaraan perlu diarahkan untuk menjaga persatuan, keberlanjutan, serta stabilitas politik, pemerintahan, dan ekonomi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam membangun bangsa di tengah perubahan sistem politik dan dinamika masyarakat.
“Insyaallah, selama kita berpegang teguh pada persatuan dan kesatuan serta keberlanjutan Indonesia, masa depan bangsa ini dapat terus kita jaga,” katanya.
Di akhir forum, Ibas menegaskan bahwa pembahasan PPHN merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan MPR untuk mendengar, mengkaji, dan mempertemukan berbagai pandangan mengenai masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Ini bukan karena MPR tidak ada pekerjaan. Memang tugas kami seperti ini. Kalau kita mengambil pekerjaan pemerintah, tentu menjadi salah. Begitu juga dengan akademisi. Karena itu, mari kita jalankan peran masing-masing dan terus membuka ruang diskusi,” pungkas Ibas.
Forum diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah akademisi dan civitas akademika Universitas Padjadjaran, di antaranya Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad); Dr. Mei Susanto, S.H., M.H. (Kepala Departemen Hukum Tata Negara Unpad); Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. (Dosen Hukum Tata Negara Unpad); Imam Mulyana, Ph.D. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unpad); Inna Junaenah, Ph.D. (Kepala Unit Internasionalisasi Fakultas Hukum Unpad); Dr. Hernadi Affandi; Dr. (Cand) Lailani, S.H., M.H.; Dr. M. Agus Imanuddin, S.H., M.Si.; Bilal Dewansyah, S.H., M.H., Ph.D. (cand); Yoppy Adhi Hernawan, S.H., LL.M.; Muhammad Adnan, S.H., LL.M.; serta para peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara dan mahasiswa Fakultas Hukum Unpad.