Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (28/9). Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini berfokus pada evaluasi dan perbaikan kepesertaan BPJS Kesehatan, serta transformasi data.
Gus Ipul menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk mendalami temuan di lapangan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya setelah adanya proses transformasi data. “Ini nanti (rapat) tentang kepesertaan BPJS Kesehatan. Ya tentu ini kita ingin mendapatkan arahan Presiden tentang berbagai hal yang kita temukan di lapangan, terutama setelah adanya transformasi data ini,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/9/2026).
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci utama untuk memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Jadi, kita tahu bahwa sejak tahun 2025, awal tahun 2025, tepatnya bulan Februari, Inpres Nomor 4 tahun 2025, kita telah data tunggal dan kita perlu mutakhirkan terus,” tambahnya.
Senada dengan Gus Ipul, Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menekankan pentingnya DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. “Kami mendorong supaya collection iuran, pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik. Tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN,” ungkap Suahasil.
Suahasil menambahkan bahwa penguatan keuangan BPJS Kesehatan sangat diperlukan agar klaim dari rumah sakit dapat terpenuhi. Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun dalam APBN 2026 untuk jaminan kesehatan. Dana ini akan dicairkan pada bulan Oktober dan November mendatang. “Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira Rp47 triliunan. Sementara tambahannya itu sekarang Rp20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS,” jelasnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, melaporkan bahwa hingga saat ini BPJS Kesehatan telah mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun, sementara manfaat yang dibayarkan mencapai Rp132 triliun. “Jadi ini ada cash flow gap untuk kita tetap bisa membayar pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan. Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar Rp 20 triliun yang Rp 10 triliun akan cair bulan ini, dan Rp 10 triliun akan cair di bulan November,” kata Prihati.
Prihati juga menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas berbagai aspek lain untuk peningkatan layanan BPJS Kesehatan. Hal-hal tersebut meliputi pentingnya gotong royong iuran peserta mandiri, penanganan inflasi medis, pertumbuhan penduduk, hingga pengembangan layanan berbasis nilai (value based). “Ini kita akan tegakkan ke depan untuk bisa value based dan itu juga yang kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Rapat terbatas tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.