Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri. Pergantian pucuk pimpinan di institusi Polri ini diharapkan PDIP menjadi momentum krusial untuk memperkuat reformasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya pada Kamis (1/10/2026) menyatakan, “PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.” Hasto menekankan bahwa pergantian Kapolri tidak sekadar soal penggantian figur, melainkan sebuah kesempatan untuk melakukan pembenahan mendasar di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
“Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali,” tegas Hasto. Ia menambahkan bahwa PDIP mencermati dengan seksama berbagai poin yang disampaikan Jenderal Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum serta fenomena yang dikenal sebagai ‘no viral, no justice’.
Hasto menguraikan lebih lanjut, “Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan no viral no justice perlu diterjemahkan secara konkret. Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat.” Ia berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri sangat bergantung pada penegakan hukum yang adil, tanpa pandang bulu terhadap latar belakang atau status sosial seseorang. Oleh karena itu, agenda reformasi Polri harus terus dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru.
Beberapa area yang dinilai perlu diperkuat mencakup independensi penyidikan, transparansi dalam penanganan perkara, pemberantasan praktik pungutan liar dan transaksional, perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, serta penguatan akuntabilitas di bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) serta pengawasan eksternal. “Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi,” ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa keberhasilan kepemimpinan Polri di masa mendatang tidak hanya diukur dari segi program dan capaian administratif semata. Ukuran utama keberhasilan, menurutnya, adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat serta terwujudnya kepastian dan keadilan hukum. “Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat mendapatkan kepastian dan keadilan hukum,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Hasto menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada Kapolri baru. “Selamat bekerja untuk Kapolri baru. PDI Perjuangan berharap momentum ini benar-benar menjadi awal penguatan profesionalitas Polri, supremasi hukum, serta kehadiran kepolisian yang semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Hasto.