NEW YORK – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten berdiri bersama rakyat Palestina hingga seluruh hak-hak mereka terpenuhi.
Sugiono menekankan pentingnya penegakan hukum internasional yang konsisten, penghormatan terhadap kedaulatan, serta pengakhiran segala bentuk kolonialisme. Ia menyatakan bahwa isu Palestina menjadi ujian nyata bagi prinsip-prinsip tersebut dan bagi hati nurani kemanusiaan.
“Pelanggaran nyata terhadap hukum internasional di Gaza dan Tepi Barat mengingatkan kita pada dunia pra-1945, dunia sebelum Piagam PBB, sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan sebelum empat Konvensi Jenewa 1949,” ujar Sugiono pada Minggu (27/9/2026).
Menlu RI menambahkan bahwa pengalaman Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan kolonialisme, di mana hukum internasional seringkali lemah dan hukum rimba berlaku, menjadi landasan kuat bagi dukungan berkelanjutan terhadap Palestina. Dukungan ini bertujuan agar rakyat Palestina dapat menentukan masa depan mereka sendiri dan negara Palestina yang merdeka serta berdaulat dapat terwujud.
“Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina sampai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi, dan sampai Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud berdasarkan solusi dua negara sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sugiono memandang isu Palestina sebagai tolok ukur bagi PBB dalam menegakkan prinsip-prinsip yang diusungnya. “Palestina adalah ujian apakah sistem multilateral dapat menegakkan prinsip-prinsip yang diciptakan untuk dibelanya, dan apakah sistem tersebut dapat memberikan hasil nyata ketika paling dibutuhkan,” katanya.
Dalam pidatonya, Sugiono juga menyinggung kepemimpinan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres di tengah tantangan global seperti perang, pandemi, krisis kemanusiaan, dan transformasi teknologi. Indonesia mengapresiasi dedikasi Guterres dan mengakui PBB sebagai platform penting untuk dialog dan penyelesaian masalah secara kolektif.
Ia berharap Sekretaris Jenderal PBB berikutnya dapat memikul tanggung jawab serupa, yakni memperkuat Piagam PBB, organisasi itu sendiri, serta menerjemahkan konsep multilateralisme menjadi hasil konkret bagi masyarakat dunia. Sugiono menutup dengan menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tersebut juga bergantung pada komitmen penuh negara-negara anggota untuk memastikan multilateralisme berjalan optimal.