Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menekankan bahwa kehadiran negara di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, tidak cukup hanya melalui aspek pertahanan dan keamanan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kunci agar kehadiran negara benar-benar dirasakan.
Muzani menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Natuna pada Rabu (30/9/2026). Kunjungan ini didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono. Tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk melihat langsung kondisi daerah perbatasan dan menyerap aspirasi dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat.
“Maksud dari kunjungan kami adalah untuk mendengar langsung, menyerap aspirasi dan memastikan bahwa negara benar-benar hadir di daerah perbatasan seperti Natuna ini. Karena pendekatan daerah perbatasan bukan hanya pendekatan keamanan, tapi juga ada pendekatan kesejahteraan,” ujar Muzani pada Kamis (1/10/2026).
Ia menambahkan bahwa Natuna memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan sekaligus memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, masyarakat yang mendiami wilayah terdepan Indonesia ini harus mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari sisi keamanan maupun kesejahteraan.
“Kedaulatan kita di daerah perbatasan ini sangat penting dijaga bukan hanya oleh aparat keamanan, TNI, Polri, tetapi bagaimana mereka yang sudah berhuni juga mendapatkan kesejahteraan, benar-benar negara hadir di situ,” tegas Muzani.
Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, sejumlah persoalan spesifik di Natuna diangkat. Salah satunya adalah belum adanya kuota gas subsidi bagi masyarakat setempat, meskipun Natuna merupakan salah satu daerah penghasil gas.
“Daerah penghasil gas mestinya harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota gas subsidi. Di Natuna ini belum ada kuota gas subsidi menurut laporan dan keterangan yang disampaikan oleh Bupati kepada kami,” jelasnya.
Selain isu gas subsidi, Muzani juga mencatat permasalahan terkait pelayanan kesehatan, harga pangan yang cenderung lebih tinggi, serta kebutuhan peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur. Hal ini mencakup kebutuhan akan dermaga, jembatan, hingga fasilitas cold storage di kawasan nelayan.
Berbagai persoalan tersebut akan dibawa Muzani sebagai bahan masukan kepada pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk dicari solusinya. “Mudah-mudahan kehadiran kami di Natuna ini bisa mendapatkan solusi dari beberapa persoalan yang diharapkan, sehingga Natuna sebagai garda terdepan dari wilayah perbatasan kita, kehadiran negara akan semakin dirasakan dan ketahanan kita akan semakin kuat di Natuna ini,” harapnya.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, turut menyampaikan bahwa karakter geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Dengan kondisi geografis dan karakter wilayah perbatasan, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan,” ucapnya.
Ia merinci sejumlah program strategis nasional yang terus berjalan di Kepri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, hingga 24 Agustus 2026 telah menjangkau 594.278 penerima manfaat atau 87,47 persen dari target. Program Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai 407 unit, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis telah menjangkau 540.289 jiwa.
Nyanyang menambahkan bahwa berbagai program tersebut berkontribusi pada capaian pembangunan Kepri. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 6,99 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 80,53.
Ia mengapresiasi kunjungan Ketua MPR RI dan jajarannya ke Natuna. Diharapkan kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam percepatan pembangunan Kepri, khususnya Natuna sebagai wilayah perbatasan yang strategis bagi Indonesia. “Khusus Natuna, pembangunan tidak hanya perlu memperkuat aspek strategis dan pertahanan, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan,” tutupnya.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Ketua Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Sekretaris Fraksi PKS Johan Rosihan, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Sonny Tri Danaparamita, Wakil Bendahara Kelompok DPD Muslim Yatim, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan Martin Hutabarat, Bupati Natuna Cen Sui Lan, serta Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan beserta jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.