Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berupaya mengatasi dampak kekeringan yang melanda berbagai wilayah Indonesia. Penanganan darurat dilakukan untuk memastikan ketersediaan air, baik untuk menjaga produktivitas pertanian maupun memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah musim kemarau.
Hingga 24 September 2026, Kementerian PU telah menangani total 3.288 lokasi terdampak kekeringan. Rinciannya mencakup 358 lokasi di area persawahan, 2.553 lokasi di area permukiman, dan 377 lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya ini dilaporkan telah berhasil menyelamatkan 141.440 hektare sawah dari ancaman gagal tanam dan panen.
Selain itu, penanganan kekeringan juga difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Sebanyak 1,75 juta jiwa dibantu dengan total penyaluran air bersih mencapai 48,9 juta liter. Dukungan air juga diberikan untuk membantu penanganan karhutla di berbagai daerah.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya kecepatan, keterukuran, dan keterpaduan dalam penanganan kekeringan dan ancaman kebakaran. “Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” ujar Dody dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Untuk sektor pertanian, Kementerian PU melakukan pemompaan air sungai ke sawah, normalisasi saluran irigasi, pembuatan saluran darurat, serta pengaturan distribusi air. Teknologi irigasi hemat air juga dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan air. Dari 358 lokasi penanganan di area persawahan, 272 lokasi telah selesai ditangani, sementara 86 lokasi masih dalam proses.
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan domestik masyarakat, dari total 2.553 lokasi penanganan, sebanyak 2.077 lokasi telah selesai dikerjakan dan 476 lokasi masih dalam penanganan. Kementerian PU mengerahkan mobil tangki, hidran umum, membangun sumur bor, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan perusahaan air minum untuk memperkuat pelayanan air bersih.
Seluruh upaya penanganan ini dikawal oleh Satuan Tugas Antisipasi El Nino yang secara berkala memantau kondisi bendungan, embung, dan jaringan irigasi. Langkah ini penting untuk memastikan sumber air dimanfaatkan secara optimal dan mengantisipasi dampak kekeringan yang diprediksi berpotensi berlangsung hingga November 2026.
“Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Infrastruktur air yang ada harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun menjaga produktivitas pertanian. Penanganan juga terus dievaluasi agar dukungan dapat diberikan secara tepat sesuai kebutuhan masing-masing wilayah,” tambah Menteri Dody.
Pelaksanaan penanganan kekeringan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui kerja gotong royong. Koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah terus diperkuat. Masyarakat dan pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan air dapat mengajukan permohonan melalui balai-balai teknis Kementerian PU di wilayah masing-masing.