JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah melakukan kajian ulang mendalam terhadap kebijakan ganjil genap (gage) yang telah diterapkan selama satu dekade. Langkah ini diambil setelah menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan mengumpulkan masukan dari masyarakat dan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyatakan bahwa FGD tersebut menjadi forum penting untuk mendengarkan aspirasi publik. “FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat seperti apa ya, seperti itu. Dan memang perlu ada kajian lebih,” ujar Budi di kawasan CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/9/2026).
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek lalu lintas, tetapi juga akan mengupas korelasi kebijakan ganjil genap dengan isu perekonomian, lingkungan hidup, serta jenis kendaraan yang beroperasi di ibu kota. “Kajian lebih mendalam lagi terkait ganjil genap, yang nantinya akan berkorelasi terkait masalah perekonomian, terkait juga lingkungan hidup dan juga emisi saat ini, berkorelasi juga terkait jenis kendaraan. Nah, ini banyak hal yang memang harus dikaji lebih mendalam,” paparnya.
Dalam diskusi tersebut, muncul sejumlah usulan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha yang menginginkan adanya relaksasi aturan ganjil genap agar lebih fleksibel. “Misalkan kalau dari apa namanya, para pelaku usaha minta direlaksasi kan, seperti itu,” ungkap Budi.
Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan dari para pakar yang menyuarakan kekhawatiran bahwa relaksasi kebijakan ganjil genap dapat berpotensi memperparah kemacetan lalu lintas. Menanggapi hal ini, Budi menekankan pentingnya evaluasi yang komprehensif. “Nah, tapi juga kalau dari sisi para pakar, ya kalau misalkan ada relaksasi pasti kan akan nambah kemacetan lagi kan. Nah, ini kan menjadi masih kita harus dikaji lebih mendalam,” tuturnya.