Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kembali mengajukan usulan impor kereta rel listrik (KRL) bekas pakai dari luar negeri. Langkah ini diambil sebagai solusi darurat untuk mengantisipasi ancaman krisis atau kekurangan armada KRL di wilayah Jabodetabek yang diprediksi terjadi pada periode 2026 hingga 2029.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa armada KRL yang beroperasi saat ini telah memasuki usia kritis. Banyak di antaranya terpaksa harus dipensiunkan atau dikonservasi karena faktor usia dan demi menjaga keselamatan operasional. “Kereta Jepang ini sudah 45 tahun (di tahun 2028). Ketika trainset-trainset kita ini sudah berumur 45 tahun, 45 tahun ini kita sudah tidak bisa lagi. Satu, sparepart sudah tidak ada. Yang kedua, secara metal dia sudah mulai fatigue (kelelahan logam),” ujar Bobby saat rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (23/9/2026).
Bobby memproyeksikan KAI harus mengganti sedikitnya 87 trainset KRL hingga tahun 2031. Pada tahun 2026, KAI bahkan diprediksi akan mengalami defisit hingga 22 trainset akibat keterlambatan pengiriman armada baru dan keharusan mengkonservasi 13 trainset lama.
Kapasitas produksi industri dalam negeri, PT INKA (Persero), saat ini dinilai belum mampu memenuhi seluruh lonjakan kebutuhan tersebut secara mendadak. Meskipun PT INKA terus didorong melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 15-16 trainset per tahun, proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Oleh karena itu, Bobby memandang opsi impor KRL yang tidak baru tetapi telah melalui proses pembaruan (refurbishment) menjadi cara paling realistis untuk menambal kekurangan armada dalam waktu cepat. “Jadi salah satunya yang kami akan usulkan itu adalah kita tambal dulu, Pak, dengan melakukan impor, ya, itu kereta-kereta yang tidak baru. Yang memang secara historis ini bagus, kemudian sudah melakukan refurbishment Pak, kayak pesawat-lah gitu,” jelas Bobby.
Respons Komisi VI DPR
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyatakan dukungan terhadap langkah KAI. Melalui kesimpulan rapat, Andre menyetujui adanya pengadaan armada KRL bekas yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta dan set bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ucap Andre saat membacakan kesimpulan rapat.
Namun demikian, Andre menekankan pentingnya sinergi dengan PT INKA untuk tetap diperkuat agar perusahaan dalam negeri tersebut dapat terus bersaing. “Melakukan pengadaan sarana bukan baru sebagai solusi transisi dengan tetap memperkuat sinergi bersama PT INKA dengan meningkatkan (TRL) teknologi readiness level dan manufacturing readiness level PT INKA secara proper level 9 dalam kapasitas kualitas teknologi dan daya saing industri nasional,” ujar Andre.
DPR Minta KRL Aman Digunakan
Kapoksi PKB Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, menyoroti rencana KAI untuk kembali mengusulkan impor KRL bekas pakai. Rivqy secara tegas meminta agar rangkaian kereta yang didatangkan ke Indonesia dipastikan aman dan laik untuk digunakan oleh masyarakat. “Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” kata Rivqy kepada wartawan, Sabtu (26/9).
Rivqy mengimbau pemerintah untuk memperhatikan aspek keselamatan, kelaikan teknis, serta kesesuaian dengan infrastruktur dan sistem persinyalan yang ada di Indonesia. Kendati demikian, ia juga menekankan bahwa impor KRL bekas tidak boleh justru melemahkan industri perkeretaapian nasional. “Jadi solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” ujarnya.
Rivqy juga menyoroti jumlah penumpang KRL Jabodetabek yang mencapai 1,1 juta per hari pada tahun ini. Ia berharap ada penambahan armada yang memadai untuk mengakomodasi jumlah penumpang tersebut tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keamanan. “Kami melihat kondisi saat ini, KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah KRL agar kepadatan bisa dikurangi. Tetapi penambahan armada harus dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang,” kata Rivqy.
Ia berharap KAI dapat mencari solusi jangka panjang untuk menindaklanjuti kepadatan penumpang KRL yang terus bertambah. Menurutnya, KRL Jabodetabek telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dengan biaya yang relatif terjangkau. “Artinya, kebutuhan terhadap transportasi massal berbasis rel terus meningkat. Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan,” tegasnya.