Warisan pemikiran Frans Seda dinilai kembali relevan bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi, fragmentasi geopolitik, dan ketidakpastian global. Disiplin fiskal, keberanian mengambil keputusan, keterbukaan investasi, serta integritas menjadi sejumlah pelajaran yang mengemuka dalam Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda.
Forum bertajuk ‘Kebijakan Ekonomi di Masa Sulit: Pelajaran dari Krisis, Geopolitik, dan Tekanan Struktural’ digelar Frans Seda Foundation dan Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Diskusi ini menghadirkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu sebagai pembicara kunci. Ekonom politik Dinna Prapto Raharja serta ekonom A Prasetyantoko turut menjadi narasumber.
Frans Seda, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1966–1968, pernah menghadapi kondisi ekonomi Indonesia yang sangat berat. Saat itu, negara dilanda hiperinflasi, krisis devisa, ekspor yang tersendat, dan beban utang luar negeri. Melalui disiplin anggaran, penataan utang, serta kebijakan stabilisasi, ia berhasil meletakkan fondasi bagi pemulihan ekonomi.
“Pada 1966, Indonesia menghadapi kondisi yang sangat berat. Defisit mencapai 128% dari penerimaan dan inflasi berada pada tingkat yang sangat tinggi,” kata Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu dalam keterangan pers, Sabtu (3/1/2026).
Mari Elka Pangestu mengemukakan tiga pelajaran penting dari Frans Seda yang masih sangat relevan hingga kini. Pertama, keberanian mengambil keputusan, termasuk membuka investasi asing di saat sentimen nasionalisme ekonomi sedang menguat. Kedua, pentingnya disiplin fiskal yang berarti mengalokasikan sumber daya secara bijak untuk kepentingan jangka panjang. Ketiga, integritas yang tidak dapat dinegosiasikan, terutama bagi para pembuat kebijakan yang berada di bawah tekanan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti keberanian Frans Seda dalam membuka pintu modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. “Dalam menghadapi krisis, keberanian untuk bertindak harus selalu disertai tanggung jawab fiskal dan upaya menjaga kredibilitas,” ujar Suahasil.
Ia menambahkan bahwa inflasi Indonesia yang sempat berada di atas 650% pada 1966 berhasil turun menjadi 110% pada 1967 dan 85% pada 1968. Menurut Suahasil, kebijakan ekonomi memang dapat berubah mengikuti tantangan zaman, namun kepercayaan dan kredibilitas tetap menjadi fondasi utama.
Ekonom Politik Dinna Prapto Raharja menilai, Indonesia kembali menghadapi tantangan serupa dalam menjaga ruang kebijakannya di tengah rivalitas antara Amerika Serikat dan China serta perubahan tatanan global. “Kebijakan yang berdaulat berarti Indonesia memiliki ruang dan kepercayaan kolektif untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya,” kata Dinna.
Ekonom A Prasetyantoko menambahkan bahwa krisis dapat menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi kebijakan dan institusi. “Tantangannya adalah bagaimana memastikan dan menjamin teknokrasi tetap berintegritas dan mampu menempatkan kebijakan ekonomi dalam kerangka kepentingan publik dan keadilan sosial,” ujar Prasetyantoko.
Ketua Frans Seda Foundation Steve Ginting menyatakan bahwa peringatan 100 tahun Frans Seda seharusnya tidak hanya berhenti sebagai momentum untuk mengenang tokoh tersebut, melainkan menjadi refleksi mendalam bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia. “Ini adalah warisan yang perlu dihidupkan, bukan sekadar dikenang,” ujarnya.