WASHINGTON – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) secara terbuka menyerukan kepada para pemilih di Amerika Serikat untuk menyingkirkan para politisi yang menjadi sekutu Presiden Donald Trump dari Kongres. Seruan ini disampaikan bertepatan dengan selesainya penarikan pasukan militer AS dari pangkalan terakhir mereka di Irak, yang disambut Iran sebagai kemenangan diplomasi dan militer.
Di tengah upaya Qatar yang terus menggencarkan diplomasi tingkat tinggi untuk mengakhiri peperangan selama tujuh bulan antara Iran dan AS, Presiden Donald Trump kembali menegaskan keyakinannya bahwa Iran berada di ambang kekalahan dan akan segera menyerah.
Pesan Terbuka IRGC Jelang Pemilu Sela AS
Melalui surat terbuka setebal 26 halaman, IRGC mengimbau warga AS untuk menggunakan hak politik mereka demi melengserkan jajaran pemimpin AS saat ini. Iran juga menyerukan agar rakyat AS menolak dukungan militer pemerintahnya terhadap Israel serta menghentikan campur tangan militer di luar negeri.
“Singkirkan para politisi jahat, penipu, dan penuh kekerasan yang bertanggung jawab atas kondisi Amerika saat ini. Pastikan para politisi Anda memahami bahwa dunia telah berubah,” bunyi pernyataan resmi dalam surat tersebut yang dikutip Reuters.
Para analis politik menilai poin-poin yang diangkat Iran mencerminkan isu sensitif yang tengah membebani kepemimpinan Trump dan Partai Republik. Jelang pemilu sela Kongres pada 3 November 2026, Partai Demokrat berpeluang merebut kendali salah satu atau kedua kamar legislatif, yang berpotensi menghambat agenda politik Trump.
Meskipun Trump berkampanye dengan janji menghentikan perang dan menekan angka inflasi, penyerangan terhadap Iran yang dilancarkan bersama Israel justru memicu lonjakan harga bahan bakar global dan memperluas eskalasi konflik di Timur Tengah. Menurut jajak pendapat Reuters, tingkat kepuasan publik AS terhadap penanganan biaya hidup oleh Trump hanya mencapai 17%, sementara tingkat persetujuan terhadap serangan militer ke Iran hanya berada di angka 34%.
Penarikan Pasukan AS dari Irak dan Upaya Perundingan Qatar
Penarikan penuh pasukan AS dari Irak yang rampung menandai akhir dari keberadaan militer AS yang telah berlangsung selama 23 tahun sejak invasi 2003. Kesepakatan penarikan ini sebelumnya telah disetujui pada era kepemimpinan Presiden Joe Biden.
Teheran mengklaim penarikan militer AS ini sebagai kemenangan bagi “Poros Perlawanan”, sebutan Iran untuk konsorsium kelompok bersenjata regional yang mereka dukung, termasuk milisi Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, serta kelompok milisi di Irak.
Di tengah kebuntuan militer, Qatar kembali bertindak sebagai mediator kunci. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menyatakan bahwa pihak-pihak terkait tengah bertukar pesan untuk menemukan titik temu demi memulihkan stabilitas kawasan.
Pembatasan navigasi di Selat Hormuz, jalur laut strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia sebelum perang pecah, telah memicu krisis energi global. Usulan damai Iran yang diajukan dalam Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu mencakup jeda pertempuran dan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari, namun usulan tersebut ditolak oleh Washington.
Krisis hubungan antara Amerika Serikat dan Iran memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, yang semakin meruncing sejak invasi AS ke Irak pada 2003. Penggulingan rezim Saddam Hussein secara tidak langsung membuka ruang bagi Iran untuk memperluas pengaruh politik dan militer di kawasan Timur Tengah melalui pembentukan jaringan sekutu regional.
Eskalasi terbaru melonjak tajam setelah ketegangan program nuklir Iran dan perseteruan regional dengan Israel berlanjut menjadi konflik militer terbuka. Pemerintahan Presiden Donald Trump menetapkan beberapa sasaran utama dalam konflik ini, antara lain: melumpuhkan kapasitas dan infrastruktur nuklir Iran, menghentikan kemampuan militer Iran dan kelompok sekutunya dalam menyerang negara-negara tetangga, serta mendorong kondisi internal yang memungkinkan rakyat Iran menggulingkan kepemimpinan ulama di Teheran.
Di sisi lain, Iran yang merupakan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) membantah tuduhan pengembangan senjata nuklir dan menegaskan haknya untuk menguasai teknologi nuklir demi tujuan damai. Dengan keterlibatan langsung kekuatan militer serta dampak terhadap jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, konflik ini tidak hanya menjadi pertarungan geopolitik regional, tetapi juga memicu dampak ekonomi mendalam di tingkat global.