Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menawarkan insentif melalui mekanisme pasar karbon bagi investor yang menanamkan modal pada proyek hijau di Indonesia. Tawaran ini disampaikan dalam High Level and CEO Forum on Low-Emission Rice and Sustainable Agriculture di New York, Amerika Serikat, yang merupakan bagian dari rangkaian United Nations General Assembly (UNGA) ke-81 dan NY Climate Week 2026.
Dalam forum yang dihadiri lebih dari 20 CEO tersebut, Zulhas, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa peluang memperoleh nilai tambah dan insentif dari aksi penurunan emisi akan membuat investasi hijau menjadi lebih menarik. Ia memaparkan tiga sektor prioritas investasi hijau di Indonesia: pangan melalui pengembangan padi rendah emisi, persampahan melalui pengolahan sampah bernilai ekonomi, dan kelautan melalui pengembangan karbon biru atau blue carbon.
Zulhas mengajak pelaku usaha global untuk menjajaki proyek yang tidak hanya berkontribusi menutup kebutuhan pembiayaan aksi iklim Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempertemukan kebutuhan pembiayaan aksi iklim dengan proyek yang dapat dijalankan di lapangan. Indonesia membutuhkan kemitraan yang mendukung penurunan emisi sekaligus meningkatkan produksi pangan, memberi manfaat bagi petani dan nelayan, serta menyelesaikan persoalan sampah,” kata Zulhas dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulhas juga mendorong penyederhanaan aturan dan tata kelola agar perdagangan karbon dapat diimplementasikan dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Penguatan kerangka ini diharapkan membuka jalan bagi hasil penurunan emisi yang terukur untuk memperoleh nilai ekonomi dan menarik pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui aturan perdagangan karbon melalui bursa, termasuk ketentuan pencatatan unit karbon dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Di sektor pangan, peluang investasi mencakup pengembangan budidaya padi rendah emisi. Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan sambil mengembangkan praktik pertanian yang lebih efisien dan rendah emisi. Agar dapat diterapkan secara luas, perubahan ini memerlukan teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, dan manfaat yang jelas bagi petani.
Selanjutnya, di sektor persampahan, pemerintah mendorong investasi pada fasilitas pengolahan sampah yang dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan energi atau nilai ekonomi. “Indonesia menghadapi kedaruratan sampah yang harus segera diatasi, salah satunya melalui waste to energy. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia mendorong investasi hijau sektor sampah sebagai prioritas,” tutur Zulhas.
Sementara itu, di sektor kelautan, investasi hijau diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk potensi blue carbon. Pertemuan di New York ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjemput mitra investasi hijau secara langsung.
“Pesan yang dibawa pemerintah ialah bahwa aksi iklim harus dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata: memiliki lokasi, pelaksana, kebutuhan pendanaan, ukuran keberhasilan, dan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya lebih lanjut.
Dalam pidato bertema ‘Indonesia’s Food System Transformation’, Zulhas juga memaparkan perkembangan sektor pangan Indonesia serta agenda untuk menjaga keberlanjutannya. Ia menutup dengan menyatakan, “Posisi Indonesia sebagai negara yang menawarkan peluang kerja sama untuk menghubungkan ketahanan pangan, penurunan emisi, dan investasi.”