JAKARTA – Pembangunan Natuna sebagai wilayah perbatasan Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan pertahanan dan keamanan. Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menekankan pentingnya penguatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, konektivitas, pangan, serta pembangunan infrastruktur yang harus menjadi perhatian nasional.
Pernyataan ini disampaikan Ibas saat melakukan kunjungan kerja MPR RI ke Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau, pada Rabu (30/9). Ia menggarisbawahi posisi strategis Natuna, baik dari sisi geopolitik maupun potensi ekonomi, yang menuntut perhatian berkelanjutan.
“Natuna ini tidak hanya kita perhatikan dari pertahanan dan keamanannya. Kita juga harus memastikan ekonomi, kesejahteraan, pembangunan, dan pemerataan terus kita ikhtiarkan secara berkelanjutan,” ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).
Menurut Ibas, menjaga wilayah perbatasan berarti memastikan masyarakat yang tinggal di sana dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Ia menambahkan, meskipun tidak setiap hari hadir, perhatian terhadap Natuna terus ada untuk mengawal Indonesia.
Ibas menilai Natuna memerlukan intervensi nasional yang kuat, melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, MPR, serta seluruh pemangku kepentingan. Karakteristik geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan membutuhkan kebijakan khusus yang mempertimbangkan hal tersebut.
“Ini perlu intervensi nasional, intervensi Presiden. Para menteri terkait juga perlu melakukan konsolidasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah,” tuturnya. Ibas mendorong agar persoalan strategis Natuna dibahas langsung dengan pemerintah pusat untuk menghasilkan solusi yang terintegrasi.
Dorong Industrialisasi Perikanan Terpadu
Sektor perikanan menjadi salah satu fokus perhatian Ibas, mengingat potensi kelautan Natuna yang besar. Ia mencatat bahwa masyarakat nelayan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi cuaca, biaya operasional, keterbatasan sarana, hingga pengolahan hasil perikanan yang belum optimal.
Untuk itu, Ibas mendorong industrialisasi perikanan terpadu yang dapat meningkatkan nilai tambah dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. “Potensi yang ada dengan wilayah pelayaran yang begitu luas coba dikonsolidasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana dibuat industrialisasi perikanan terpadu di sini supaya ada kemandirian jangka panjang,” katanya.
Penguatan industri perikanan daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar, menekan biaya logistik, dan menurunkan harga barang.
Harga Pangan dan Logistik Perlu Perhatian
Ibas juga menyoroti masalah harga kebutuhan pokok di Natuna yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, biaya transportasi, tiket pesawat, dan harga bahan bakar. Ia mendorong penguatan instrumen pengendalian harga, seperti pasar murah dan dukungan pasokan dari Bulog, untuk membantu masyarakat saat menghadapi tekanan cuaca atau gangguan distribusi.
Kebijakan tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat di wilayah perbatasan.
Dukung Subsidi Tarif Penerbangan Perbatasan
Terkait konektivitas, Ibas mengusulkan kajian subsidi tarif penerbangan khusus untuk wilayah perbatasan guna mengatasi tantangan harga tiket dan keterbatasan rute. “Bagaimana kalau kita dorong ada subsidi tarif penerbangan khusus perbatasan. Ini juga bisa mengurangi beban masyarakat yang datang ke sini,” ujarnya.
Namun, kebijakan ini harus didukung oleh perhitungan ekonomi dan bisnis yang matang agar rute penerbangan yang dibuka berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan.
Potensi Migas dan Pariwisata Bahari
Selain perikanan, Ibas melihat potensi besar di sektor energi dan pariwisata Natuna. Ia mendorong pengawalan peluang investasi minyak dan gas dengan memperhatikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Pengembangan pariwisata bahari juga dinilai perlu dibarengi peningkatan kapasitas masyarakat, pelatihan, dan pengembangan ekonomi kreatif lokal.
“Natuna ini punya potensi bahari yang unggul. Bagaimana potensi pariwisata bahari ini bisa hidup sehingga ekonomi kreatif masyarakat juga berkembang,” katanya.
DBH dan Ruang Fiskal Daerah
Ibas memahami keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan kebutuhan daerah akan Dana Bagi Hasil (DBH) yang memadai. Namun, ia mengingatkan pentingnya kebijakan fiskal nasional yang memperhatikan kesinambungan anggaran dan prioritas nasional.
Ia menekankan agar dana yang tersedia memberikan dampak pembangunan yang berkualitas dan dirasakan masyarakat Natuna. “Bukan berarti Natuna dianaktirikan. Kita berupaya agar dana bagi hasil itu benar-benar bisa dirasakan kembali kepada kabupaten untuk program-program yang lebih berkualitas,” ujar Ibas.
Natuna sebagai Beranda Indonesia
Ibas menegaskan bahwa menjaga Natuna adalah bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengapresiasi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat yang telah menjaga stabilitas dan keamanan wilayah tersebut.
Pembangunan dan keamanan harus berjalan beriringan agar wilayah perbatasan yang aman juga memiliki masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan memiliki masa depan ekonomi yang kuat. “Sebagai pimpinan MPR RI, kami memang tidak banyak melakukan aktivitas pembangunan secara langsung. Tetapi kami mendengar, mengawal, dan memastikan tidak ada bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang terpisah,” katanya.
Ibas berkomitmen membawa aspirasi masyarakat Natuna dalam kebijakan nasional. “Masih ada kesempatan untuk kita terus maju. Mari jaga asa rakyat kita, mari jaga kesehatan mereka. Kita yakin, step by step, Natuna akan terus kita kembangkan,” pungkasnya.