Perkembangan hilirisasi industri di Indonesia menunjukkan pergeseran struktur ekonomi yang signifikan, mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Namun, upaya ini dinilai belum sepenuhnya mengangkat kelas industri nasional, mengingat pendalaman industri yang belum merata dan dominasi investasi pada sektor mineral serta logam dasar.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengungkapkan bahwa hilirisasi telah menjadi sumber utama investasi baru, khususnya di sektor mineral. Pada semester I-2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp 300,1 triliun, berkontribusi 29,7% terhadap total investasi nasional. Pertumbuhan ini terlihat dari investasi hilirisasi pada triwulan II-2026 yang mencapai Rp 152,7 triliun, tumbuh 5,7% secara tahunan, didorong oleh komoditas seperti bauksit, nikel, tembaga, besi dan baja, serta pasir silika.
Perkembangan ini menandai transisi dari ekspor bahan mentah menjadi pembangunan kapasitas pengolahan domestik, sekaligus memperluas basis industri di daerah kaya sumber daya alam. “Struktur hilirisasi sudah bergerak lebih jauh dari ekstraksi, tetapi kedalamannya belum merata antar-komoditas,” ujar Syafruddin.
Meskipun demikian, tahap selanjutnya tidak hanya sekadar memperbanyak kapasitas pengolahan, melainkan memastikan industri berkembang menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Tantangan utama terletak pada struktur investasi hilirisasi yang masih didominasi mineral dan logam dasar. Pelebaran basis komoditas, seperti pergeseran dari nikel ke bauksit sebagai sumber investasi terbesar, belum otomatis menunjukkan pendalaman industri.
Hilirisasi perlu berlanjut menuju produksi material antara, komponen, barang modal, bahan kimia khusus, produk baterai, hingga manufaktur akhir yang memiliki kandungan pengetahuan lebih tinggi. Ukuran keberhasilan hilirisasi seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau jumlah fasilitas pengolahan.
“Ukuran yang relevan bukan jumlah smelter, melainkan berapa banyak input lokal yang masuk, seberapa besar teknologi berpindah ke perusahaan domestik, dan apakah perusahaan Indonesia naik kelas menjadi pemasok tier-1 atau tier-2,” jelas Syafruddin. Ia menekankan empat indikator penting: domestic value added, kompleksitas ekspor, produktivitas pekerja, serta kedalaman rantai pemasok nasional. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa manfaat hilirisasi harus menyebar luas ke dalam perekonomian domestik.
Investasi besar dalam hilirisasi memang telah memberikan dampak ekonomi yang kuat. Namun, kualitas pekerjaan, transfer teknologi, dan keterkaitan dengan pemasok domestik memerlukan perhatian lebih. Data BKPM menunjukkan investasi nasional pada semester I-2026 menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung, namun kontribusi spesifik hilirisasi terhadap penciptaan lapangan kerja masih perlu diukur.
Besarnya investasi dan penyerapan tenaga kerja tidak secara otomatis menunjukkan pendalaman industrialisasi. Peningkatan produktivitas pekerja, penguatan perusahaan domestik dalam rantai pasok, dan transfer teknologi yang memungkinkan produksi barang bernilai tambah lebih tinggi juga menjadi faktor krusial.
Jika hal tersebut tidak tercapai, hilirisasi berisiko stagnan pada pemrosesan padat modal dengan keterkaitan domestik yang terbatas. Pendalaman industri memerlukan kebijakan yang terintegrasi, tidak hanya sektoral, tetapi juga didukung reformasi horizontal pada keterampilan, logistik, persaingan, dan keterbukaan perdagangan, sejalan dengan perhatian IMF.
Agenda hilirisasi ke depan perlu bergeser dari sekadar menarik proyek investasi menjadi membangun ekosistem industri yang kuat. Pemerintah perlu menghubungkan insentif dengan target terukur, seperti transfer teknologi, peningkatan belanja kepada pemasok lokal yang kompetitif, pelatihan tenaga kerja, efisiensi energi, pengurangan emisi, kegiatan riset dan pengembangan, serta ekspor produk dengan kompleksitas lebih tinggi.
Namun, kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan daya saing industri. Persyaratan penggunaan komponen lokal yang terlalu cepat dapat meningkatkan biaya produksi. Sebaliknya, insentif tanpa persyaratan yang jelas berisiko menjadi subsidi besar dengan manfaat domestik terbatas.
Infrastruktur yang memadai, seperti kapasitas listrik, pelabuhan, air industri, dan logistik, harus berkembang seiring peningkatan kapasitas pabrik. Kepastian bahan baku dan akses pasar ekspor juga penting, mengingat industri hilirisasi terhubung dengan rantai pasok global.
Evaluasi biaya dan manfaat harus menjadi disiplin utama dalam desain kebijakan. Insentif dapat dilanjutkan jika investasi mampu meningkatkan produktivitas dan keterkaitan domestik, namun perlu dikoreksi jika hanya menghasilkan kapasitas pengolahan tanpa peningkatan teknologi dan pekerjaan berkualitas. Dengan demikian, hilirisasi Indonesia telah menunjukkan kemajuan, namun perjalanan untuk benar-benar naik kelas masih memerlukan upaya berkelanjutan dalam pendalaman industri, peningkatan nilai tambah, penguatan perusahaan lokal, serta transfer teknologi.