Partai Golkar mulai mengambil langkah strategis untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Langkah tersebut meliputi penguatan konsolidasi organisasi, peningkatan kapasitas anggota legislatif, hingga penyusunan strategi pemenangan yang berfokus pada basis wilayah.
Persiapan ini ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak pada 26-27 September 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya pada Selasa (29/9/2026) menyatakan, “Agenda utama Partai Golkar sesuai amanat Munas XI 2024 adalah meningkatkan perolehan kursi DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2029. Di saat yang sama, kita memiliki tugas penting untuk mengawal penuh pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir masa jabatan, serta memastikan konsolidasi organisasi menyentuh level terbawah hingga tingkat Desa, RW, dan RT.”
Bahlil menjelaskan bahwa DPP Partai Golkar akan melaksanakan enam gelombang Bimtek berbasis wilayah pemenangan Pemilu sepanjang tahun 2026. Setiap wilayah akan mendapatkan dua gelombang, dengan pembagian wilayah PP Sumatera di Batam dan Palembang, PP Jawa-Kalimantan di Yogyakarta dan Bandung, serta PP Indonesia Timur di Makassar dan Bali.
Rakornis ini menjadi titik awal bagi Partai Golkar dalam merancang strategi Pemilu 2029. Sementara itu, Bimtek anggota fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat konsolidasi para legislator partai berlambang pohon beringin ini di seluruh Indonesia.
“Pelaksanaan Bimtek sengaja kita dorong ke daerah agar jauh lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan karakteristik wilayah pemenangan masing-masing. Kita ingin memastikan seluruh mesin organisasi dan anggota legislatif dari pusat hingga daerah berada dalam satu komando dan satu arah menuju kemenangan Pemilu 2029,” ujar Bahlil.
Konsolidasi organisasi hingga ke tingkat Desa/Kelurahan ditargetkan selesai paling lambat pada 31 Desember 2026. Tahapan konsolidasi ini juga akan menjadi landasan dalam penyusunan strategi pemenangan Pemilu 2029.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik publik sebagai elemen krusial dalam proses demokrasi. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih tajam dan bermanfaat.
“Jangan takut pada kritik. Keterbukaan terhadap kritik publik adalah ruh dari demokrasi. Saya minta ruang kritik terhadap para Menteri, Anggota Fraksi DPR RI, hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Partai Golkar dibuka seluas-luasnya. Masukan publik inilah yang akan membuat kebijakan kita menjadi lebih tajam, responsif, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.