JAKARTA – Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, menilai bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia relatif terjaga dalam dua tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5%, inflasi terkendali, dan investasi menunjukkan kinerja yang kuat.
Namun, menurut Rizal, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut lebih produktif, inklusif, dan mampu menciptakan pekerjaan berkualitas. Ia menekankan bahwa inflasi yang terkendali belum tentu mencerminkan penguatan kondisi rumah tangga.
Rizal menjelaskan, indikator penting yang perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan pendapatan riil dibandingkan biaya hidup, termasuk perkembangan upah riil dan pendapatan disposabel masyarakat. “Ukuran keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya melihat pertumbuhan PDB dan inflasi. Perlu dilihat apakah pendapatan riil masyarakat meningkat dan apakah rumah tangga mampu mempertahankan atau meningkatkan kelas ekonominya,” ungkap Rizal.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelas menengah yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan. Kelompok ini merupakan salah satu penopang utama konsumsi domestik. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus berfokus pada penguatan pekerjaan formal dan pendapatan masyarakat, sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan, perumahan, transportasi, dan kebutuhan dasar.
Di sisi investasi, realisasi yang tinggi memang mendorong aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, kualitas investasi dan intensitas penciptaan lapangan kerja menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Investasi pada sektor hilirisasi dan industri padat modal, misalnya, dapat menghasilkan nilai investasi besar tetapi belum tentu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang sebanding.
Rizal menyarankan, strategi investasi perlu lebih seimbang. Selain melanjutkan hilirisasi, pemerintah perlu memperkuat sektor yang memiliki kapasitas besar menyerap tenaga kerja, seperti manufaktur padat karya, agroindustri, elektronik, tekstil dan garmen, makanan dan minuman, serta rantai pasok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Banyak investasi masuk ke sektor hilirisasi dan industri padat modal, sehingga nilai investasi yang besar belum selalu menghasilkan penciptaan pekerjaan yang sebanding,” bebernya.
Terkait target penciptaan 19 juta lapangan kerja, Rizal mengingatkan bahwa kenaikan jumlah orang bekerja dan penurunan tingkat pengangguran belum secara langsung menyamai realisasi target tersebut. Sebagian tambahan pekerjaan masih berada di sektor informal, berproduktivitas rendah, atau memiliki jam kerja terbatas.
Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja perlu diukur tidak hanya dari jumlahnya, tetapi juga dari formalitas pekerjaan, tingkat produktivitas, upah, jam kerja, dan keberlanjutan pendapatan. Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo harus diarahkan pada kualitas pertumbuhan ekonomi.
Orientasi kebijakan perlu bergeser dari sekadar mengejar nilai investasi dan pertumbuhan PDB menuju penciptaan pekerjaan formal, peningkatan produktivitas dan upah riil, serta penguatan kembali kelas menengah. “Evaluasi utama dua tahun pemerintahan ini adalah kualitas pertumbuhan. Pemerintah perlu menggeser orientasi dari sekadar mengejar nilai investasi dan pertumbuhan PDB,” pungkasnya.