JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, inflasi Indonesia terpantau masih berada dalam kisaran yang terkendali. Namun, CORE Indonesia menilai penguatan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan utama karena pertumbuhan pendapatan belum cukup kuat untuk mendorong kenaikan upah riil.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 2,88%. Sementara itu, inflasi inti pada periode yang sama berada di angka 2,92%.
Dari sisi pendapatan, rata-rata upah buruh pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp 3,29 juta per bulan. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 147,67 juta orang, menunjukkan peningkatan sekitar 1,9 juta dibandingkan Februari 2025. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dilaporkan berada di level 4,68%.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa kenaikan upah secara nominal belum tentu serta-merta meningkatkan kemampuan belanja masyarakat. Menurutnya, kondisi daya beli yang sebenarnya perlu dilihat dari upah riil, yaitu nilai upah setelah dikurangi dengan efek kenaikan harga.
“Walaupun secara nominal terus meningkat, meski lambat, tingkat upah riilnya ini stagnan, bahkan dalam beberapa waktu mengalami penurunan,” kata Faisal saat dihubungi, Minggu (27/9/2026)..
Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun para pekerja menerima upah lebih besar secara nominal, kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa belum tentu ikut bertambah. Pertumbuhan pendapatan yang cenderung lambat membuat kenaikan penghasilan mudah tergerus oleh peningkatan biaya hidup.
Faisal menilai tekanan terhadap daya beli ini terutama dirasakan oleh kelompok kelas menengah. “Jadi artinya itu sejalan dengan tadi, fakta bahwa daya beli kelas menengah itu mengalami penurunan,” ujarnya.
Persoalan daya beli menjadi sangat penting mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar perekonomian Indonesia. Pada triwulan II-2026, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh moderat sebesar 5,06% secara tahunan. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 53,32%.
Faisal berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan penguatan daya beli yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Ia sebelumnya telah menyatakan bahwa kelas menengah dan calon kelas menengah belum mengalami peningkatan daya beli yang signifikan.
Pertumbuhan pendapatan yang terbatas juga berdampak pada penyempitan ruang keuangan rumah tangga untuk membiayai kebutuhan di luar pengeluaran rutin. “Tingkat pendapatan yang rendah pertumbuhannya ini membuat tingkat disposable income-nya makin terbatas,” kata Faisal.
Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa menggunakan tabungan mereka untuk mempertahankan tingkat pengeluaran. Ketika tabungan semakin menipis, utang maupun layanan pembayaran digital seperti PayLater menjadi salah satu alternatif.
“Jadi banyak masyarakat jadinya harus berutang, baik secara online menggunakan PayLater, makan tabungan. Kalau tabungannya sudah habis, ya akhirnya berutang,” ujarnya.
Faisal menekankan bahwa penguatan daya beli tidak cukup hanya mengandalkan inflasi yang terkendali. Pertumbuhan pendapatan yang lebih baik, peningkatan upah riil, dan penciptaan lapangan kerja formal merupakan elemen penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya secara lebih luas oleh rumah tangga.
Ekonomi Indonesia sendiri tumbuh sebesar 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026, dan mencapai 5,45% untuk keseluruhan semester I-2026. Dalam evaluasi menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan yang dihadapi tidak hanya sebatas menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kenaikan tersebut diikuti dengan perbaikan pendapatan dan daya beli masyarakat.