JAKARTA – Belanja pemerintah untuk program prioritas dinilai belum memberikan dorongan signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih di tengah tekanan penerimaan negara.
Huda menjelaskan bahwa anggaran pemerintah memiliki keterbatasan. Di satu sisi, kedua program prioritas tersebut mengambil porsi anggaran yang besar, yang kemudian menimbulkan konsekuensi pergeseran alokasi anggaran. Di sisi lain, alokasi anggaran seperti transfer ke daerah (TKD) turut terdampak, yang berpengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur.
“Kemudian, pemerintah melakukan belanja yang sangat besar melalui dua program unggulan, Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Keduanya, menguras APBN cukup signifikan, sehingga memerlukan anggaran,” kata Huda saat dihubungi, Senin (28/9/2026).
MBG dan Koperasi Desa Merah Putih memang termasuk program prioritas dalam pelaksanaan APBN 2026. Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi yang mengatur dukungan pendanaan bagi pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sayangnya, kata Huda, kebutuhan belanja yang besar tersebut muncul ketika penerimaan negara juga menghadapi tekanan. Hal ini tidak hanya membuat ruang fiskal terbatas, tetapi belanja kedua program yang belum menunjukkan hasil optimal ke perekonomian juga berpengaruh terhadap penerimaan.
Ketika ruang fiskal terbatas dan tekanan terhadap penerimaan negara, pergeseran alokasi anggaran menjadi tak terelakkan. Padahal, TKD yang menerima konsekuensi itu memiliki peranan penting bagi daerah dalam rangka mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Karena ekonomi lesu, penerimaan negara juga mengalami kondisi yang serupa. Maka, untuk biaya MBG dan Koperasi, maka ada pergeseran anggaran. Anggaran yang digeser adalah anggaran untuk daerah melalui Transfer ke Daerah. Ada pengurangan secara signifikan di tahun 2026,” kata Huda.
Efek utama penurunan dana TKD berdampak langsung terhadap kapabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan berbagai program daerah. Akibatnya, aktivitas pembangunan di sejumlah daerah ikut melambat.
“Pembangunan di daerah terasa stagnan, karena keterbatasan biaya,” ujarnya.
Huda menilai tekanan anggaran tidak hanya terjadi di daerah. Sejumlah program pemerintah pusat sendiri juga dinilai ikut terdampak karena anggaran harus dibagi untuk membiayai berbagai program prioritas.
Persoalan efektivitas belanja pemerintah menjadi pertanyaan. Menurut dia, negara mengeluarkan anggaran besar untuk menjalankan program prioritas, tetapi besarnya alokasi untuk program tersebut dinilai berpotensi membuat sejumlah program pembangunan di daerah maupun pusat terhambat.
Huda menilai besarnya belanja pemerintah belum menghasilkan dorongan ekonomi yang kuat apabila pergeseran anggaran justru menekan kegiatan pemerintah di sektor lain. Pergeseran anggaran memang lumrah terjadi, namun dampaknya perlu diukur dengan semestinya, termasuk tetap menjaga aktivitas ekonomi dan memastikan pembangunan tetap berjalan.
Secara keseluruhan, Huda memandang dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian masih terbatas dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Banyak program-program di daerah terhambat, sementara program yang diprioritaskan belum menggantikan atau menunjukkan pergerakan yang diharapkan.
“Program banyak yang terhambat, terutama di daerah. Akibatnya, ekonomi tidak bergerak signifikan,” kata Huda.