WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan kembali menjajaki jalur diplomasi dengan melakukan pembicaraan terpisah melalui para mediator pada Senin (28/9/2026). Langkah ini merupakan upaya terbaru untuk menghidupkan kembali kesepakatan damai guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tujuh bulan di kawasan tersebut.
Negosiasi lanjutan ini diperkirakan akan memfokuskan pembahasan pada draf revisi dari usulan tujuh hari yang diajukan oleh pihak Iran di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu. Usulan tersebut mencakup beberapa poin krusial.
Dalam rencana usulan tujuh harinya, Iran mengajukan poin-poin utama seperti penghentian seluruh konfrontasi militer di wilayah Iran dan Lebanon, pencairan aset-aset Iran yang dibekukan senilai miliaran dolar, penghapusan sanksi terhadap komoditas minyak Iran, serta pengangkatan blokade AS atas pelabuhan-pelabuhan di Iran.
Sebagai imbalannya, Iran berjanji akan mengizinkan pembukaan kembali Selat Hormuz, yang merupakan jalur pelayaran vital bagi kapal-kapal tanker minyak dunia. Selain itu, kedua negara berpeluang melanjutkan perundingan mengenai program nuklir Iran serta tuntutan Presiden AS Donald Trump untuk menyita atau memusnahkan pasokan uranium yang diperkaya tingkat tinggi milik Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, yang dilaporkan masih berada di New York usai menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, menyatakan bahwa Iran tengah menunggu tanggapan resmi AS atas usulan tersebut. Ia secara khusus menyoroti syarat-syarat pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
“Jika pihak Amerika mengklaim menginginkan kesepakatan atau solusi damai, kami telah menyediakannya,” tegas Araqchi melalui kantor berita resmi Iran IRNA, Selasa. Ia menambahkan bahwa terobosan hanya dapat dicapai melalui negosiasi dan kepastian pembukaan Selat Hormuz sepenuhnya bergantung pada pemenuhan syarat-syarat tersebut.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi di Gedung Putih bahwa pejabat AS telah berdiskusi dengan para mediator, meskipun ia belum memberikan rincian secara detail. Trump sempat menyebutkan bahwa ia menolak usulan Iran pada Sabtu (26/9/2026) karena Iran terdesak tekanan ekonomi yang melumpuhkan.
Meski demikian, Trump kemudian mengisyaratkan kepada media Axios pada Minggu (27/9/2026) bahwa negosiator AS tetap dijadwalkan untuk terlibat dalam perundingan lebih lanjut pekan ini. Araqchi menegaskan bahwa mediator belum menyampaikan penolakan resmi dari AS, dan Iran masih menunggu posisi definitif dari pihak AS.
Konflik bersenjata ini pertama kali pecah pada akhir Februari 2026, dipicu oleh gelombang serangan militer dari pihak AS dan Israel ke wilayah Iran. Selama tujuh bulan pertempuran, perang telah menelan ribuan korban jiwa dan secara signifikan mengguncang stabilitas pasar keuangan serta energi global.
Dampak paling krusial dirasakan pada kelumpuhan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, jalur kargo energi terpenting di dunia yang menghubungkan produsen minyak Timur Tengah dengan pasar global. Tersendatnya pasokan minyak akibat blokade dan gangguan keamanan di selat tersebut memicu lonjakan harga energi di berbagai negara.
Upaya diplomasi ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Sepanjang konflik berlangsung, AS dan Iran tercatat sempat dua kali menyepakati gencatan senjata hasil mediasi, yaitu pada April dan Juni 2026. Namun, kedua kesepakatan damai tersebut tidak bertahan lama dan runtuh dalam waktu singkat akibat memanasnya kembali gesekan militer di lapangan.