Jakarta – Komisi III DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto yang diajukan sebagai calon Kapolri. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Suyudi memaparkan visi dan program kerja yang akan dijalankannya selama 100 hari pertama masa jabatannya.
Menurut paparan Suyudi, 30 hari pertama akan difokuskan pada pemetaan kondisi internal dan penentuan arah kebijakan. Tahapan ini meliputi identifikasi situasi riil, penetapan komando perubahan, pembangunan basis data (baseline), evaluasi penerimaan laporan, respons terhadap panggilan darurat 110, penanganan tunggakan perkara, pengaduan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta kesiapan satuan kewilayahan mulai dari Polres hingga Polsek. Selain itu, pemetaan kejahatan yang berdampak tinggi juga menjadi prioritas.
Selanjutnya, pada periode hari ke-31 hingga ke-60, Suyudi berencana untuk menguji hasil perbaikan yang telah dilakukan. Puncak dari program 100 hari ini, yang berlangsung dari hari ke-61 hingga ke-100, akan digunakan untuk menunjukkan hasil konkret dan melakukan koreksi terhadap berbagai kegagalan yang mungkin terjadi.
Program ‘quick win’ atau kemenangan cepat dalam 100 hari pertama mencakup upaya menciptakan ruang publik yang aman, pemberantasan dan pemulihan kawasan dari peredaran narkoba, serta penindakan terhadap judi daring dan penipuan digital. Suyudi juga menekankan pentingnya respons cepat melalui layanan 110 dan peningkatan kualitas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) agar lebih ramah terhadap korban. Program ini juga bertujuan untuk memastikan setiap perkara yang dilaporkan terlacak melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), serta mewujudkan internal Polri yang bersih, Polres yang kuat, dan Polsek yang tangguh.
Komjen Suyudi menegaskan bahwa 100 hari pertama bukanlah ajang untuk mengumumkan program sebanyak mungkin. Sebaliknya, periode ini adalah fase pembuktian arah kebijakan yang akan menjadi landasan jangka menengah hingga tahun 2029. “100 hari pertama adalah fase membuktikan arah. Jangka menengah hingga 2029 dan komitmen pemimpin dan penutup,” ujarnya. Ia menambahkan, perubahan dalam institusi Polri tidak akan tercapai jika hanya pimpinan yang meminta anggotanya untuk berubah, melainkan membutuhkan komitmen dari seluruh elemen.