PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus berupaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus memperkuat pembiayaan ekosistem perumahan secara menyeluruh. Inisiatif ini ditandai dengan peluncuran pilihan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 40 tahun, sebuah terobosan baru yang pertama kali dilakukan secara nasional.
Akad KPR dengan tenor baru ini dipusatkan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari komitmen BTN untuk memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2026 hingga 27 September, BTN telah berhasil menyalurkan 75.487 unit KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp12,57 triliun.
Selain itu, BTN juga aktif memperkuat sisi penyediaan dan permintaan perumahan melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga 27 September 2026, total penyaluran KPP mencapai Rp5,07 triliun, yang terbagi atas KPP Supply sebesar Rp3,14 triliun dan KPP Demand senilai Rp1,93 triliun.
Direktur Commercial Banking BTN, Hermita, menjelaskan bahwa penguatan pembiayaan dari sisi supply hingga demand merupakan bagian dari transformasi BTN. Tujuannya adalah untuk memperluas dampak positif sektor perumahan terhadap perekonomian nasional. Ekosistem perumahan ini tidak hanya melibatkan pembeli rumah, tetapi juga mencakup pengembang, kontraktor, pemasok material, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Momentum ini turut dirayakan dengan akad massal yang melibatkan 2.577 debitur di seluruh Indonesia. Rinciannya, 1.568 debitur KPR Subsidi dan 1.009 debitur produk UMKM. Di Kota Palu sendiri, akad dilakukan untuk 159 debitur, terdiri dari 48 debitur KPR Subsidi dan 111 debitur produk UMKM.
Salah satu peserta akad, Fernando Anugrah Cahyono, seorang karyawan tetap dengan penghasilan Rp4,4 juta per bulan, mendapatkan KPR Subsidi dengan plafon kredit Rp167,27 juta dan memilih tenor 35 tahun. Pilihan tenor yang lebih panjang ini dinilai memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk menyesuaikan jangka waktu pembiayaan dengan kemampuan finansial mereka.
Dalam upaya memperkuat penyediaan rumah, BTN juga memberikan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha. Di Kota Palu, BTN telah menyalurkan KPP sebesar Rp123 miliar kepada 63 UMKM sejak Oktober 2025, terutama yang bergerak di sektor properti dan konstruksi yang berkontribusi pada pembangunan hunian.
BTN berkomitmen mendorong UMKM untuk berkembang bersama ekosistem perumahan melalui penyaluran pembiayaan dan perluasan akses pasar. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat terdapat 33.935 UMKM di Kota Palu.
“Kami BTN di sini siap untuk men-support UMKM di Kota Palu menjadi lebih besar lagi, bukan hanya untuk tingkat lokal, tapi nasional dan global, internasional,” ungkap Hermita. BTN juga berencana bekerja sama dengan berbagai marketplace untuk memberikan pelatihan strategi penjualan digital bagi UMKM, dengan harapan dapat mendorong transaksi dan ekspor produk mereka.
Hingga kini, sebanyak 2.957 UMKM di Palu telah bergabung dalam Bale Merchant UMKM BTN untuk mendukung transaksi usaha secara digital. Sebanyak 21 debitur UMKM juga tercatat telah berhasil naik kelas.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menyatakan dukungan pemerintah untuk menjadikan Palu sebagai daerah percontohan pengembangan UMKM menuju pasar ekspor. “Kita menjadikan Palu sebagai piloting. Akan ada MoU antara Kementerian UMKM dan Badan Karantina Indonesia untuk mengawal produk-produk UMKM di Palu meningkat ekspornya,” ujarnya.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengapresiasi peran BTN sebagai mitra Pemerintah Kota Palu dalam pengelolaan potensi daerah, termasuk penguatan UMKM dan digitalisasi pemerintahan. “Kami berharap kerja sama dengan Bank BTN dalam memberikan penguatan kredit usaha kepada para pelaku UMKM semakin memperkuat upaya pemerintah, sehingga manajemen usaha UMKM di Kota Palu bisa tumbuh dan berjalan dengan baik,” jelas Hadianto.
Melalui penguatan pembiayaan yang komprehensif, mulai dari pembangunan hingga kepemilikan rumah, BTN terus berupaya menjadikan sektor perumahan sebagai ekosistem yang menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.