Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (Asdep PKPL) menggelar forum konfirmasi bahan masukan untuk Rencana Aksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2027. Forum ini melibatkan kementerian/lembaga (K/L) mitra sebagai upaya penyelarasan program dan anggaran yang akan mendukung pengelolaan kawasan perbatasan laut pada tahun tersebut.
Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mengonfirmasi kembali data yang akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Program dan Anggaran Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2027. “Data rencana aksi Tahun 2027 dari masing-masing K/L mitra Asdep PKPL perlu segera disampaikan agar dapat dihimpun dan menjadi bagian dari Renaksi PBWN-KP Tahun 2027,” ujar Yedi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2026).
Menurut Yedi, program yang disusun oleh K/L anggota BNPP RI menjadi acuan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, penyusunan rencana aksi harus memperhatikan keterkaitan antara program K/L, kebutuhan spesifik kawasan, serta arah kebijakan pengelolaan perbatasan yang telah ditetapkan.
Ia merinci bahwa pembangunan nasional Tahun 2027 akan difokuskan melalui delapan klaster yang mencakup 56 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Dalam konteks pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut, terdapat dua program yang relevan dalam dua klaster berbeda untuk pelaksanaan Renaksi PBWN-KP.
“Dua program tersebut meliputi program 5.000 Kampung Nelayan pada klaster kedaulatan pangan serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T pada klaster ekonomi kerakyatan dan desa,” jelas Yedi lebih lanjut.
Penyusunan Renaksi PBWN-KP Tahun 2027 juga mengacu pada Rancangan Rencana Induk (Renduk), hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Tahun 2026 yang belum terlaksana, serta rekomendasi Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 11 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) laut.
Dalam forum tersebut, berbagai kementerian/lembaga mitra menyampaikan usulan program. Kementerian Pariwisata menyatakan kesiapan mendukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan amenitas, penyelenggaraan acara, serta promosi pariwisata di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Kementerian Ekonomi Kreatif akan memberikan dukungan untuk pengembangan desa kreatif, ruang kreatif, dan pembinaan talenta di kawasan perbatasan. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat potensi ekonomi kreatif masyarakat setempat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu fokus dukungan di kawasan perbatasan. Lokasi dan alokasi kegiatan program ini masih dalam tahap penetapan.
Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan dukungan melalui pelaksanaan pelatihan vokasi di kawasan perbatasan dengan skema Tailor Made Training (TMT) dan Mobile Training Unit (MTU).
Dari sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan mengusulkan dukungan berupa edukasi dan layanan sarana perdagangan, pendampingan pelaku usaha ekspor, fasilitasi ekspor-impor, serta penguatan kerja sama perdagangan perbatasan.
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan akan mendukung pengelolaan kawasan perbatasan melalui penyelenggaraan tol laut. Inisiatif ini bertujuan memperkuat konektivitas, distribusi barang, dan pelayanan logistik di wilayah tersebut.
Yedi menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dikonsolidasikan oleh BNPP RI untuk menyusun Renaksi PBWN-KP Tahun 2027. Penyelarasan lintas K/L ini diharapkan dapat memastikan program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kawasan dan dapat diterapkan secara terarah di wilayah perbatasan laut.