Transisi hijau di kawasan ASEAN perlu berjalan selaras dengan penguatan daya saing ekonomi, ketahanan energi, dan inklusivitas. Tujuannya agar proses ini tidak membebani dunia usaha maupun masyarakat.
Isu krusial ini mengemuka dalam ESG Symposium 2026 bertema “ASEAN in Action: Powering Inclusive Green Transition.” Forum yang digelar di Bangkok, Thailand, mempertemukan para pemangku kebijakan, pelaku usaha, organisasi internasional, dan akademisi. Mereka membahas tiga agenda utama: transisi energi, transisi yang adil, dan adaptasi iklim.
Pembahasan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, volatilitas energi, dan risiko iklim yang kian memengaruhi agenda ekonomi kawasan. Dalam konteks ini, transisi hijau tidak lagi dipandang sekadar sebagai agenda lingkungan, melainkan juga strategi vital untuk menjaga ketahanan dan daya saing ekonomi.
Chair of the Executive Committee World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Ilham Kadri, menekankan pentingnya pendekatan yang menggabungkan keberlanjutan dan profitabilitas. Menurutnya, dunia usaha perlu melihat keberlanjutan sebagai penciptaan nilai jangka panjang, bukan sebagai beban yang berlawanan dengan kepentingan bisnis.
Presiden dan CEO SCG, Thammasak Sethaudom, menambahkan bahwa pembangunan ekonomi dan keberlanjutan di ASEAN seharusnya tidak dipisahkan. “ASEAN tidak semestinya dihadapkan pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi atau masa depan yang lebih hijau. Transisi ini harus mampu memperkuat ketahanan energi dan daya saing, sekaligus memastikan bahwa dunia usaha, UMKM, dan masyarakat dapat berkembang bersama. Karena itu, Transisi Energi, Transisi yang Adil, dan Adaptasi Iklim perlu berjalan secara paralel, sementara kolaborasi perlu bergerak melampaui diskusi menuju aksi nyata,” ujarnya.
Ia juga menilai ketiga agenda tersebut perlu berjalan beriringan agar manfaat ekonomi dari transformasi hijau dapat dirasakan lebih luas.
Agenda Transisi Energi, Transisi Adil, dan Adaptasi Iklim
Dalam agenda Energy Transition, fokus pembahasan adalah upaya mempercepat peralihan menuju energi bersih yang tetap aman, fleksibel, dan kompetitif. Ketahanan energi menjadi perhatian utama mengingat ASEAN masih menghadapi peningkatan kebutuhan energi seiring pertumbuhan ekonomi.
Adapun pada agenda Just Transition, diskusi menyoroti pentingnya memastikan UMKM, pekerja, dan masyarakat memiliki ruang untuk beradaptasi selama proses transisi. Akses terhadap pengetahuan, teknologi, keterampilan, modal, dan pasar dinilai krusial agar perubahan menuju ekonomi hijau tidak memperlebar kesenjangan.
Sementara itu, agenda Climate Adaptation membahas peningkatan kesiapan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk persoalan ketahanan air. Aspek adaptasi dinilai penting untuk mengurangi potensi kerugian ekonomi, menjaga kelangsungan aktivitas bisnis, serta memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat lokal.
Dalam forum tersebut, Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal turut berpartisipasi dalam sesi transisi energi. Indonesia juga diwakili oleh Sekretaris Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Puspita Suryaningtyas serta Kepala BPDAS Citarum Ciliwung Kementerian Kehutanan Heru Permana dalam sesi adaptasi iklim.
Implementasi Transisi Hijau di Indonesia
Pembahasan transisi hijau juga dikaitkan dengan implementasi di tingkat nasional dan lokal. Di Indonesia, beberapa inisiatif yang disorot mencakup pemanfaatan Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif dalam produksi semen. Sebanyak 62.790 ton sampah kota telah diolah dan dimanfaatkan dalam satu tahun melalui skema ini.
Selain itu, program pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Desa Berdikari atau GESARI sejak 2019 telah mendukung lebih dari 78 UMKM lokal melalui penguatan kapasitas dan perluasan akses pasar.
Program Clean Water for All juga menjadi sorotan, yang memanfaatkan teknologi dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat ketahanan air di tingkat lokal. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa implementasi transisi hijau tidak hanya sebatas teknologi energi bersih, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah, penguatan UMKM, serta ketahanan sumber daya air.
Hasil pembahasan ESG Symposium 2026 akan dirangkum dalam sebuah white paper yang dijadwalkan diumumkan pada 6 Oktober 2026. Dokumen ini diharapkan memuat temuan utama, prioritas, dan arah tindak lanjut untuk menjadi bagian dari agenda kolaborasi ESG di tingkat ASEAN.
Forum tersebut menekankan pentingnya menghubungkan kebijakan regional dengan implementasi lokal. Bagi negara-negara ASEAN, tantangan utamanya adalah mempercepat transisi hijau sambil memastikan proses tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga daya saing, serta membuka ruang partisipasi bagi dunia usaha, UMKM, dan masyarakat.