JAKARTA – Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Andre Rosiade, secara resmi melantik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Sumatera Utara (Sumut) periode 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmen IKM untuk senantiasa menjadi mitra strategis pemerintah di berbagai daerah di mana masyarakat Minangkabau berdomisili.
Acara pelantikan DPW IKM Sumut diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Sabtu (26/9/2026). Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menekankan pentingnya masyarakat Minang di Sumatera Utara untuk berperan sebagai kekuatan sosial dan ekonomi yang turut mendorong kemajuan daerah.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ajaklah kami sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi, Insyaallah kita akan dukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk membangun di Sumatera Utara,” ujar Andre, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.
Andre memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution atas perhatiannya terhadap pembangunan dan keterbukaan dalam menjalin kolaborasi dengan masyarakat Minangkabau. Ia menyoroti bahwa hubungan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara lebih dari sekadar hubungan antarprovinsi, melainkan terjalin erat berkat keberadaan masyarakat Minang yang telah lama menetap dan berkontribusi di Sumut.
Dalam acara tersebut, Andre juga memaparkan sejumlah agenda pembangunan yang dianggap krusial bagi masyarakat Sumbar dan konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatera. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan pembangunan jalan tol Sicincin-Bukittinggi.
Menurut Andre, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 29 triliun untuk kelanjutan proyek tol tersebut. Ia berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan pembangunan konektivitas ini.
“Insyaallah tahun 2026 akhir, kita akan bangun tol Sicincin menuju Bukittinggi. Nilainya Rp 29 triliun,” ungkap Andre.
Andre menyadari bahwa tantangan pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek anggaran, tetapi juga mencakup isu pembebasan lahan. Oleh karena itu, ia menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran lebih aktif dalam mencari solusi bersama niniak mamak dan pemilik lahan.
“Kalau tugas saya sebagai anggota DPR mencari anggaran, memastikan anggaran turun. Tapi karena pembebasan lahan di Sumatera Barat berbelit-belit, kiper maju jadi striker,” jelasnya.
Andre menekankan bahwa penyelesaian masalah lahan merupakan kunci agar investasi pembangunan yang telah disiapkan pemerintah tidak menjadi sia-sia. Ia berencana untuk kembali menemui niniak mamak dan masyarakat pada 22 Oktober mendatang guna melanjutkan dialog mengenai trase dan akses pembangunan.
Reaktivasi Jalur Kereta Api
Selain pembangunan jalan tol, Andre juga menyampaikan agenda reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat. Tahap awal akan difokuskan pada rute Kayu Tanam menuju Padang Panjang, dilanjutkan ke Padang Panjang-Solok, dan Solok-Sawahlunto.
Tahap selanjutnya, jalur kereta api akan diperluas hingga ke Bukittinggi dan kawasan 50 Kota. “Insyaallah tanggal 22 Oktober kita akan launching. Ini persembahan Presiden Prabowo untuk Sumatera Barat. Kita akan reaktivasi kereta api,” ujarnya.
Andre tidak hanya menyoroti Sumbar, tetapi juga pembangunan konektivitas kereta api di Sumatera Utara dan Aceh. Ia menyebutkan adanya rencana pembangunan jalur kereta api dari Aceh hingga Medan sebagai upaya penguatan konektivitas Pulau Sumatera.
Andre menegaskan bahwa keberadaan IKM harus memberikan manfaat nyata, baik bagi masyarakat Minang maupun daerah tempat mereka merantau. Pernyataan ini disampaikan di hadapan warga Minang di Sumut.
“Ketua Umum IKM bukan ketua pengurus saja, bukan. Tapi harus berani membantu masyarakat. Tugas pemerintah daerah memang ada, tetapi kita ikut membantu. Kiper maju jadi striker,” katanya.
Ia mengajak masyarakat Minang di Sumut untuk tidak hanya menjadi kelompok yang menuntut, tetapi juga aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. IKM, menurut Andre, harus hadir sebagai kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya yang mampu bersinergi dengan pemerintah.
“Kita akan jadi mitra strategis yang mendukung pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi di mana pun kita merantau,” tegasnya.
Gubernur Sumut Apresiasi IKM Sumut
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengapresiasi kontribusi masyarakat Minangkabau terhadap kehidupan sosial dan perekonomian di Sumut. Bobby menilai masyarakat Minang dikenal adaptif dan mampu membangun kehidupan harmonis bersama masyarakat Sumut.
Bobby mengajak IKM Sumut untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, industri halal, dan perdagangan berbasis syariah. Ia meyakini potensi masyarakat Minangkabau di Sumut dapat menjadi elemen penting dalam memperkuat perekonomian daerah.
“Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar, namun potensi industri halal dan literasi keuangan syariah kita masih perlu dioptimalkan. Saya memberi PR sekaligus mengajak keluarga besar Minangkabau di Sumatera Utara untuk bersama-sama memperkuat ekonomi daerah melalui potensi industri halal dan perdagangan berbasis syariah,” ujar Bobby.
Dalam acara tersebut, Delfitri Munir resmi dilantik sebagai Ketua DPW IKM Sumut periode 2024-2029, didampingi Afrizal Chandra Piliang sebagai Sekretaris dan Gervan Abbas sebagai Bendahara. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo, jajaran Forkopimda Sumut, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat Minang, serta alumni Universitas Andalas (Unand) Padang.
Pelantikan ini menandai penguatan konsolidasi organisasi IKM di Sumut. Di bawah kepemimpinan Andre Rosiade di tingkat nasional, IKM didorong menjadi wadah silaturahmi, pelestarian adat budaya Minangkabau, sekaligus jaringan perantau yang aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah dan memperkuat hubungan antardaerah.