Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan perencanaan pembangunan tidak hanya terlaksana, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penekanan ini disampaikan saat ia menjadi pembicara kunci dalam acara Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Ribka menjelaskan bahwa penghargaan PPD merupakan bentuk apresiasi atas inovasi dan kreativitas Pemda dalam pembangunan. Namun, ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Kunci utamanya adalah memastikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan adalah elemen krusial agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat. “Bahwa konsistensi terhadap perencanaan itu sangat penting. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sangat penting,” ujar Ribka.
Lebih lanjut, Ribka mendorong Pemda untuk mengarahkan pengelolaan anggaran pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk yang telah dicanangkan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, melainkan dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemda juga diingatkan untuk memperhatikan berbagai indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan manusia. Hal ini penting agar arah pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan spesifik di masing-masing daerah. Mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, Pemda perlu memanfaatkan data dan kondisi kewilayahan sebagai dasar penyusunan kebijakan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Di akhir acara, Ribka menyampaikan apresiasinya kepada Pemda penerima PPD 2026. Ia berharap penghargaan tersebut dapat terus dipertahankan sebagai bukti terjaganya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Apresiasi juga diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. “Ini merupakan suatu penyemangat sekaligus sebagai penghormatan karena tidak semua daerah memiliki itu (mendapatkan penghargaan),” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, serta sejumlah bupati/wali kota dan pejabat terkait lainnya.