JAKARTA – Pembangunan kawasan transmigrasi yang sesuai kebutuhan masyarakat membutuhkan data yang akurat. Namun, di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), data petani, lahan, hasil pertanian, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat masih tersebar dan belum terintegrasi.
Temuan ini berasal dari Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Persoalan data menjadi krusial mengingat Kobalima Timur memiliki potensi pertanian besar namun menghadapi tantangan seperti keterbatasan air, jaringan irigasi, ketersediaan bibit dan pupuk, serta sarana pascapanen dan distribusi hasil pertanian yang belum optimal.
Hasil penelitian TEP ITS menunjukkan bahwa belum terintegrasinya data menyulitkan pembaruan informasi mengenai kondisi kawasan, perkembangan pertanian, infrastruktur, dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara konsisten. Hal ini juga memengaruhi proses perencanaan pembangunan, di mana pemerintah daerah kesulitan menentukan prioritas, mengevaluasi program, dan merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi lapangan.
“Sulit sekali untuk melakukan kajian program pengembangan di sini. Terkadang datanya tidak terisi, atau saat kita cek kembali di lapangan ternyata tidak sesuai,” ujar Kepala Bidang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Dominggus Manek, Kamis (1/10/2026).
TEP ITS Bangun Sistem Data Terintegrasi
Menjawab persoalan tersebut, TEP ITS mengembangkan sistem digitalisasi untuk memonitor sektor pertanian sekaligus memperkuat tata kelola data Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur. Sistem berbasis web ini dirancang agar mudah digunakan oleh pemerintah daerah.
Platform ini menghimpun berbagai informasi penting, mulai dari profil petani, pemanfaatan lahan, hasil panen, ketersediaan infrastruktur, hingga data lain yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Sistem ini juga dilengkapi ruang pengaduan masyarakat agar persoalan warga dapat terdokumentasi dan dipertimbangkan pemerintah dalam penyusunan program.
“Kami berharap dapat membantu mentransformasi ke arah digitalisasi agar data yang ada dapat mendukung pemerintah untuk menciptakan kebijakan, program, maupun kegiatan di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur,” ujar anggota TEP ITS, Leonardi Paris Hasugian.
Data yang terkumpul diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga menjadi dasar untuk melihat perubahan kondisi kawasan dari waktu ke waktu, menentukan kebutuhan mendesak, dan mengukur dampak program pembangunan terhadap masyarakat.
Dari Pelaporan Manual Menuju Basis Data Jangka Panjang
Sistem yang dikembangkan TEP ITS telah diuji coba melalui diskusi kelompok terarah bersama pemerintah daerah Kabupaten Malaka dan mendapat respons positif. Sistem ini dinilai dapat menyederhanakan proses pelaporan sekaligus menjaga keberlanjutan data.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Maria Florentia Bere Tay, mengatakan sistem tersebut mengatasi kendala pelaporan manual yang selama ini dihadapi. “Sebelumnya pelaporan kami manual. Kehadiran sistem ini memudahkan kami dalam melapor, mengevaluasi, serta menyimpan data jangka panjang agar tidak hilang,” tuturnya.
Manfaat serupa dirasakan sektor pertanian. Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Laurens Bere, menilai ketersediaan data akurat mengenai tanaman pangan dan alat mesin pertanian menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan mengajukan dukungan program ke pemerintah pusat.
Digitalisasi data ini mendukung tata kelola pembangunan yang lebih tepat sasaran. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengidentifikasi penerima bantuan, kebutuhan mendesak, lokasi yang memerlukan intervensi, serta mengukur perkembangan program dari waktu ke waktu.
Dukung Transformasi Transmigrasi
Penguatan data merupakan bagian penting dari transformasi pembangunan transmigrasi yang kini diarahkan pada pengembangan kawasan berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara sebelumnya menyampaikan bahwa salah satu langkah digitalisasi dalam transformasi transmigrasi adalah pemetaan kawasan. “Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki basis informasi yang semakin kuat dalam merancang pengembangan kawasan,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan transformasi transmigrasi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikannya dalam Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026, Kamis (5/2). “Transformasi transmigrasi menjadi instrumen strategis pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkeadilan sekaligus menjawab tantangan global yang semakin kompleks,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya konektivitas digital untuk membuka kesempatan yang setara bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan pada pidato sesi pembicaraan bersama Presiden Republik Indonesia dalam World Governments Summit 2025, Kamis (13/2). “Hal ini memastikan bahwa setiap orang Indonesia, mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, untuk belajar, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan,” ucapnya.
Melalui inovasi TEP ITS di Kobalima Timur, digitalisasi diterapkan sebagai solusi di tingkat kawasan. Data petani, lahan, produksi, infrastruktur, hingga persoalan masyarakat dihimpun dalam satu sistem untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi ini tidak hanya menghadirkan aplikasi, tetapi juga mendorong pengelolaan data yang lebih akurat dan terintegrasi, sehingga pembangunan diharapkan lebih terukur, bantuan lebih tepat sasaran, dan kebutuhan masyarakat transmigrasi dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program.